JAKARTA - Presiden Bulgaria Rumen Radev pada hari Selasa mengatakan dia akan menetapkan 2 April sebagai tanggal untuk pemilihan parlemen kelima negara itu dalam waktu dua tahun setelah pemilihan Oktober yang tidak meyakinkan gagal menghasilkan pemerintahan yang berfungsi.

Radev harus membubarkan parlemen setelah Sosialis menjadi partai politik ketiga yang menolak membentuk pemerintahan reguler di parlemen yang menemui jalan buntu.

Bulgaria, negara termiskin di Uni Eropa dan salah satu negara anggotanya yang paling korup, telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes antikorupsi pada 2020.

Itu telah diatur oleh pemerintah sementara, ditunjuk oleh Radev selama dua tahun terakhir tanpa adanya koalisi terpilih yang stabil.

Radev mengatakan dia akan membubarkan parlemen pada 3 Februari, dan menyatakan harapan anggota parlemen akan menggunakan waktu sampai saat itu untuk menyetujui undang-undang - terutama terkait dengan pemberantasan korupsi tingkat tinggi - untuk memastikan akses negara itu ke bantuan Uni Eropa yang besar.

"Saya akan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan Majelis Nasional pada 3 Februari dan akan menunjuk pemilihan parlemen pada 2 April," kata Radev kepada wartawan.

"Saya berharap para pembuat undang-undang menggunakan waktu untuk membuktikan perang melawan korupsi dan integrasi Eropa adalah prioritas sejati dan bukan sekadar janji pemilihan," katanya.

Radev telah mengatakan sebelumnya dia akan menunjuk kembali perdana menteri interim saat ini Galab Donev untuk memimpin negara itu sampai pemerintahan baru dibentuk setelah jajak pendapat.

Gejolak politik yang berkepanjangan membebani rencana Bulgaria untuk bergabung dengan zona euro pada tahun 2024. Krisis politik kemungkinan akan menunda reformasi yang sangat dibutuhkan untuk memerangi korupsi tingkat tinggi dan menghambat kemampuan Bulgaria untuk menggunakan dana Uni Eropa secara efisien.