Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) masih dianggap belum menyelesaikan tugasnya yang harus ditangani guna memperbaiki iklim industri hulu migas nasional.

Itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah). Pekerjaan rumah itu antara lain belum adanya kepastian hukum terkait belum tuntasnya revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).

"Selain itu, harapan investor akan insentif fiskal seperti perbaikan bagi hasil/split juga masih belum terjawab," ujar Gus Falah kepada awak media, Sabtu (21/1/2022).

Berbagai `PR` yang belum dituntaskan itu, lanjut Gus Falah, membuat lifting atau produksi mingas yang siap untuk dijual justru menurun pada 2022.

Untuk diketahui, realisasi lifting minyak pada tahun 2022 tercatat mencapai 612.300 barel oil per day (bopd) atau lebih rendah dari capaian lifting minyak pada tahun 2021 yang mencapai 660.300 bopd.

"Realisasi investasi hulu tahun lalu itu prestasi sangat bagus. Namun bila berbagai `PR` itu dituntaskan, tentu kepercayaan para investor terhadap industri hulu migas kita semakin besar lagi. Ini catatan untuk SKK Migas dan berbagai stakeholder terkait, termasuk Pemerintah dan teman-teman di DPR," ujar Gus Falah.

Terkait realisasi investasi hulu migas, Gus Falah sangat mengapresiasi SKK Migas karena nilainya mencapai 12,3 miliar dolar AS atau setara Rp182 triliun pada 2022.

Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi pada 2021, yakni sebesar 10,9 miliar dolar AS. Bahkan realisasi investasi tahun 2022 menjadi realisasi tertinggi sejak 2016.

Gus Falah menyatakan dengan capaian realisasi investasi itu, daya saing industri hulu migas nasional menjadi meningkat. Karena itu, SKK Migas sebagai institusi yang bertugas mengelola kegiatan hulu migas berdasarkan Kontrak Kerja Sama patut diapresiasi atas pencapaian tersebut.

"Peningkatan realisasi investasi itu menunjukkan kepercayaan investor terhadap industri hulu migas kita semakin besar. Ini sangat baik untuk industri migas kita secara keseluruhan," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.