JAKARTA – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2022 melampaui target 127,58% dari target pendapatan yakni sebesar Rp 4,62 Triliun.

Realisasi belanja Ditjen Hubla juga mencapai 97,36% dari pagu anggaran tahun 2022.

Sebagai pertangungjawaban pengelolaan keuangan tersebut, Ditjen Hubla mulai menyusun laporan keuangan tahunan Tahun Anggaran 2022 Unaudited.

"Saya berharap melalui proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun  2022 ini dapat mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha melalui keterangan tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Jumat (20/1/2023).

Arif Toha mengatakan, proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini memiliki tantangan yang cukup besar. Pertama adalah sudah diimplementasikannya penggunaan aplikasi SAKTI full modul dan aplikasi MonSAKTI.

Proses perubahan sistem tersebut harus disertai dengan perubahan pola kerja dan penyesuaian proses bisnis dalam penyusunan Laporan Keuangan baik itu di tingkat Satker, Wilayah maupun Eselon I.

Tantangan berikutnya adalah terkait penerapan PSAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang baru yaitu PSAP 16 tentang Aset Konsesi Jasa dan PSAP 17 tentang Properti Investasi.

Sehubungan dengan penerapan PSAP 16, masing-masing Satker yang memiliki perjanjian konsesi non eksisting dan KPBU agar melakukan koordinasi lebih intens dengan pihak mitra  terkait permintaan data realisasi hasil investasi mitra beserta Laporan Keuangan mitra yang akan dijadikan sebagai dokumen sumber dalam proses pencatatan aset konsesi jasa.