Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet meminta kebijakan impor beras yang akan dilakukan dalam waktu dekat dapat dipertimbangkan secara matang.

Sebab menurutnya, belajar dari pengalaman yang lalu, Indonesia pernah mengimpor beras namun disaat yang sama produksi dalam negeri melimpah sehingga beras impor membusuk dan tak bisa dikonsumsi.

"Bulog jangan sampai kasus pemusnahan dengan alasan turunnya mutu ini terulang lagi kalau kemudian kita terus impor terlepas dari alasannya dulu adanya perubahan dari Raskin menjadi apa dan lain-lain," ujar Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Bulog, Kementan, Bapanas dan Id Food, Rabu, (7/12).

Slamet mengatakan, kasus waktu itu harus menjadi catatan agar pemerintah tidak salah langkah. Sebab kalau tidak, Indonesia hanya akan merugi karena dikuasi pejabat tertentu yang ingin impor.

"Ini harus menjadi catatan kita berapa banyak milyar uang yang dibakar dengan pemusnahan beras itu setiap tahun, itu kan kejadian berulang. Makanya kalau ini impor terjadi Kita lihat nanti kalau terjadi pemusnahan lagi berarti ini memang niatnya impor bukan karena untuk memenuhi beras cadangan pemerintah," katanya.

Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, Nur Aini meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) fokus melakukan penyerapan dibanding bersuara melakukan impor beras disaat petani akan melakukan panen raya. Kata Aini, jangan samapai kebijakan impor tahun ini dianggap sebagai by disign karena menurut rencana awal Indonesia akan melakukan ekspor.

"Jangan sampai rencana impor beras ini dibuat bay desain sehingga data data yang bapak ibu sampaikan tadi hanya sebatas pendukung saja dan membuat kami di DPR selaku mitra juga berpikir yang sama (by disign). Saya berpesan bahwa hati-hati jangan sampai disaat petani kita panen nanti alasan lagi dengan kondisi kualitas gabah yang kurang bagus maka bulog tidak mampu menyerap," ujarnya.

Berikutnya, Nur Aini meminta agar Bulog melakukan pengecekan pada perusahan besar yang menyimpan beras dengan skala besar. Hal ini penting dilakukan mengingat selama ini pengecekan dilakukan pada perusahan skala kecil.

"Kalau saya lihat perusahaan-perusahaan yang memang di tracking oleh Bulog dan tim pangan nasional itu kan perusahaan-pesan kecil-kecil. Apakah Bulog ini sudah memeriksa juga terhadap perusahaan besar?" katanya.