JAKARTA - Amerika Serikat sedang mengerjakan babak baru sanksi terhadap Korea Utara, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan hal itu saat Pyongyang terus maju dengan pengembangan rudal yang dilarang dan memberi sinyal kemungkinan uji coba nuklir baru.

"Kami memiliki serangkaian tindakan sanksi baru yang akan datang saat kami berbicara," katanya dalam sebuah konferensi di Seoul yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Strategis dan Internasional yang berbasis di AS dan grup media JoongAng Korea Selatan.

Sullivan, yang berbicara melalui tautan video langsung, tidak merinci tetapi mengatakan Washington berkomitmen untuk menggunakan tekanan dan diplomasi untuk membujuk Korea Utara agar menyerahkan persenjataan nuklirnya.

"Bintang Utara" dari kebijakan Korea Utara AS Joe Biden adalah denuklirisasi semenanjung Korea, dan tetap teguh dalam mengejar tujuan itu sambil fleksibel dalam bekerja dengan mitra tentang cara mencapainya, katanya.

Dia menunjuk peningkatan kerjasama antara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, yang telah meningkatkan latihan militer bersama. Amerika Serikat juga bekerja pada kehadiran regional yang lebih "terlihat" dari aset strategisnya, kata Sullivan, mengacu pada senjata utama seperti kapal induk dan pembom jarak jauh.

Korea Utara mengatakan denuklirisasi tidak dapat dilakukan, dan menuduh Amerika Serikat dan sekutunya melakukan kebijakan "bermusuhan", termasuk sanksi, yang membuatnya tidak punya pilihan selain memperluas militernya.

Sullivan mengatakan Washington tidak memiliki niat buruk terhadap Korea Utara dan terbuka untuk pembicaraan tanpa prasyarat. "Pyongyang menolak penjangkauan yang tulus ini," katanya.

Putaran terakhir sanksi AS pada Oktober menargetkan dua perusahaan yang terdaftar di Singapura dan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Marshall yang menurut Washington mendukung program senjata dan militer Pyongyang.

Sanksi yang dipimpin AS selama beberapa dekade tidak menghentikan program rudal dan senjata nuklir Korea Utara yang semakin canggih, dan China serta Rusia telah memblokir upaya baru-baru ini untuk memberlakukan lebih banyak sanksi PBB, dengan mengatakan mereka seharusnya dilonggarkan untuk memulai pembicaraan dan menghindari bahaya kemanusiaan.

Sullivan mengatakan pemerintah tidak memiliki ilusi tentang tantangan tersebut, tetapi Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk meminta pertanggungjawaban Korea Utara.