JAKARTA - Presiden Madagaskar memecat menteri luar negerinya karena memberikan suara di PBB untuk mengutuk referendum yang diselenggarakan Rusia untuk mencaplok empat wilayah yang diduduki sebagian di Ukraina, kata dua sumber di kantor presiden.

Rabu lalu, Majelis Umum PBB memberikan suara sangat besar untuk mengutuk apa yang dikatakannya sebagai "upaya pencaplokan ilegal" Rusia atas empat wilayah di Ukraina dan meminta semua negara untuk tidak mengakui langkah tersebut.

Dari 193 anggota Majelis Umum, 143 negara memberikan suara mendukung resolusi yang juga menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah Ukraina dalam batas-batas yang diakui secara internasional.

Dua pejabat senior di kantor Presiden Andriy Rajoelina mengatakan kepada Reuters bahwa menteri Richard Randriamandrato dipecat karena menjadi salah satu dari mereka yang memberikan suara mendukung.

Invasi Rusia ke Ukraina tahun ini telah menempatkan banyak negara Afrika dalam posisi diplomatik yang canggung. Banyak yang memiliki sejarah hubungan yang rumit dengan Barat dan bekas Uni Soviet serta hubungan ekonomi yang penting dengan Rusia.

Mereka sebagian besar menghindari berpihak pada perang, membuat frustrasi beberapa negara Barat.

Hingga pekan lalu, Madagaskar selalu abstain dalam berbagai pemungutan suara terkait resolusi terkait krisis di Ukraina. Pemerintah berbicara tentang netralitas dan non-keberpihakan pada masalah ini.

Randriamandrato menolak berkomentar.

Delapan belas dari 35 negara yang abstain dalam pemungutan suara pekan lalu adalah orang Afrika. Rusia, Belarusia, Korea Utara, Suriah, dan Nikaragua memberikan suara menentang resolusi tersebut.