JAKARTA - Ditengah ancaman resesi global tahun 2023 yang akan mengancam Indonesia, Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta agar pemerintah tidak memberikan rasa takut dengan menyebarkan kebohongan yang bersifat provokatif.

Menurutnya, hal itu malah justru menimbulkan rasa takut berlebih kepada masyarakat terutama kaum buruh.

“Hentikan kalimat ‘kebohongan’ dan ‘provokatif’ yang menyatakan ancaman resesi akan menimbulkan dampak serius,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (10/9).

Dia menegaskan, tugas para menteri seharusnya menumbuhkan optimisme dan melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi resesi.

“Para Menteri yang menyatakan ancaman di depan mata adalah provokatif dan menimbulkan monster ketakutan bagi kaum buruh dengan momok monster PHK. Oleh karena itu, partai Buruh mengecam keras kalimat yang pesimis yang bertentangan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyuarakan optimisme,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Said selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras kebijakan PHK masal meskipun kondisi ekonomi kian menurun.

Ia tidak menampik tentang kemungkinan akan terjadi resesi global pada tahun 2023. Saat ini semua buruh di beberapa negara Eropa telah melakukan demostrasi akibat harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi.

Terkait hal itu, menurut Said Indonesia juga seharusnya menyuarakan penolakan atas kenaikan harga dan PHK besar-besaran.

Menurutnya, kenaikan BBM menjadi pemicu utama naiknya kebutuhan lainnya yang bisa menyebabkan resesi global.

Tidak adanya kenaikan upah, membuat daya beli jatuh yang akhirnya justru mengakibatkan turunya minat dan mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi.

“Kenaikan harga BBM menyebabkan kenaikan harga barang, dan ditambahkan tidak adanya kenaikan upah membuat daya beli jatuh. Jatuhnya daya beli mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi yang berdampak pada melemahnya pertumbuhan ekonomi. Inilah yang justru memicu terjadinya PHK,” lanjutnya.

Maka dari itu, Said bersama 50 ribu buruh dan elemen kelas pekerja akan melakukan unjuk rasa di Istana Negara pada tanggal 12 Oktober 2022. Aksi kan diikuti oleh beberapa Provinsi seperti Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.

Selain itu, unjuk rasa ini juga akan dilakukan di 31 Provinsi yang lain, dengan titik kantor gubernur masing-mnasing.

“Dalam aksi ini, setidaknya ada 6 tuntutan yang akan diusung. Selain menolak PHK, buruh juga menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM, tolak omnibuslaw UU Cipta Kerja, Naikkan UMK/UMSK tahun 2023 sebesar 13%, wujudkan reforma agraria, dan sahkan RUU PRT,” pungkasnya.