JAKARTA - Pemerintah Tunisia dan serikat pekerja yang kuat telah menyetujui kenaikan upah sektor publik selama tiga tahun ke depan, bagian dari pembicaraan mereka tentang reformasi ekonomi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengamankan dana talangan asing untuk keuangan negara.

Pejabat serikat pekerja UGTT dan kantor berita negara mengatakan pada hari Rabu bahwa perjanjian tersebut akan menaikkan upah untuk pegawai negeri sebesar 3,5% per tahun dari 2022-25, sebuah langkah yang dapat meredakan ketegangan sosial dan ekonomi yang meningkat.

Pejabat serikat mengatakan kesepakatan itu akan ditandatangani pada hari Kamis, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Awalnya tidak jelas apakah kesepakatan itu juga akan mencakup kesepakatan tentang pemotongan yang dicari oleh Dana Moneter Internasional untuk pengeluaran subsidi negara dan perusahaan milik publik.

UGTT, yang mengatakan memiliki lebih dari satu juta anggota dan telah terbukti mampu menutup sektor-sektor utama ekonomi dengan pemogokan, sebelumnya telah menolak pemotongan subsidi atau restrukturisasi perusahaan negara yang merugi.

Pemerintah Tunisia sedang mencari miliaran dolar pinjaman dari IMF untuk membantu membiayai anggarannya, dan ingin menawarkan reformasi yang akan menunjukkan kepada para donor bahwa mereka menempatkan keuangan publiknya pada lintasan yang berkelanjutan.

IMF mengatakan pemerintah membutuhkan kesepakatan formal tentang reformasi dengan UGTT sebelum menyetujui program pinjaman. Donor besar lainnya mengatakan kepada Tunisia bahwa mereka tidak akan menawarkan dukungan anggaran kecuali pemerintah memasuki program IMF.

Tunisia sudah menghadapi kelangkaan beberapa barang bersubsidi di toko-toko di seluruh negeri, yang dituduhkan oleh pemerintah kepada para spekulan dan penimbunan, tetapi pejabat UGTT menganggapnya sebagai kesulitan membayar impor.