JAKARTA - Pemerintah Ekuador dan para pemimpin adat pada hari Jumat menandatangani kesepakatan untuk mendeklarasikan moratorium pembangunan sementara pada 15 blok minyak dan menangguhkan kontrak pertambangan baru sampai undang-undang tentang konsultasi masyarakat sebelumnya diberlakukan.

Kesepakatan itu adalah langkah paling penting untuk mengimplementasikan kesepakatan yang mengakhiri protes anti-pemerintah selama berminggu-minggu awal tahun ini.

Presiden Guillermo Lasso, seorang mantan bankir konservatif yang kelangsungan pemerintahannya diuji oleh demonstrasi, membuka dialog 90 hari dengan para pemimpin adat dari tiga kelompok pada bulan Juli untuk membahas rincian kesepakatan.

Demonstrasi tersebut menewaskan sedikitnya delapan orang dan berdampak parah pada industri minyak. Protes memaksa pemotongan harga untuk bensin dan solar, serta mendorong pemerintah untuk menerapkan subsidi pupuk dan langkah-langkah lain yang menurut para pejabat akan menelan biaya $600 juta.

Moratorium akan berlaku untuk blok di provinsi Amazon Pastaza dan Morona Santiago, di mana sebelumnya tidak ada eksplorasi atau produksi minyak.

Ini akan berlangsung setidaknya 12 bulan sementara undang-undang untuk mengatur proses persetujuan masyarakat telah diselesaikan dengan kontribusi dari para pemimpin adat.

Pemerintah juga berjanji untuk menangguhkan pemberian judul pertambangan baru dan izin lingkungan sampai undang-undang serupa diberlakukan untuk sektor itu.

"Kami memiliki kesepakatan dan juga ketidaksepakatan, tetapi itulah dialog," kata Menteri Energi dan Pertambangan Xavier Vera kepada wartawan. "Negosiasi berhasil dan kami mendengarkan."

Kelompok masyarakat adat telah meminta moratorium pengembangan minyak di wilayah sensitif lingkungan dan di sekitar wilayah mereka. Mereka juga menuntut penghentian penambangan secara definitif.

Lasso mulai menjabat tahun lalu menjanjikan peningkatan minyak dan pertambangan untuk menopang keuangan negara yang terkepung dan menciptakan lapangan kerja.

Diskusi tentang batas harga untuk lusinan barang dan topik lainnya juga akan berakhir pada hari Jumat tanpa kesepakatan, sementara negosiasi tentang reformasi tenaga kerja, pendidikan tinggi dan keamanan akan dimulai pada hari Senin dan berlangsung selama sebulan.