JAKARTA - Pembangunan pertanian yang dilakukan Kementerian Pertanian, akan lebih maksimal jika dilakukan bersama dan didukung semua pihak. Selain itu dibutuhkan SDM berkualitas.

Untuk itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian ditingkatkan.

"Kualitas SDM pertanian harus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan pertanian. Hal ini penting karena SDM adalah kunci pembangunan pertanian," kata Mentan SYL.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian tak lepas dari peran semua pihak. SDM Pertanian memberikan kontribusi yang cukup baik dalam mendukung program pembangunan pertanian.

“PHLN membawahi sejumlah program yang tentunya kita harapkan bisa mendukung pembangunan pertanian. Untuk itu, kita berharap program-program itu bisa dimaksimalkan,” kata Dedi.

Dedi Nursyamsi juga mengingatkan pentingnya insan pertanian untuk paham dan mengerti dan mampu mengeksekusi dengan baik, penyediaan pangan untuk 267 juta penduduk Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan ekspor.

“Kunci keberhasilan pembangunan pertanian ada 3 hal yaitu, teknologi, sarana prasarana, peraturan perundangan termasuk local wisdom dan SDM pertanian serta dengan dukungan  Kerjasama yang baik,” tegasnya.

“Kementerian Pertanian bekerja sama dengan kementerian keuangan dan BAPPENAS mendukung penuh program READSI di daerah di Provinsi dan Kabupaten,” tambah Dedi.

Menurutnya, READSI menjadi program andalan Kementerian Pertanian. Terbukti dalam 2-3 tahun terakhir program READSI  memberikan kontribusi pemberdayaan penyuluh dan petani termasuk sarana dan prasarananya.

“Program READSI ini tujuannya memberdayakan penyuluh dan petani melalui pelatihan-pelatihan yang intensif, petani harus ditingkatkan kapasitasnya, petani harus ditingkatkan keterampilan, inovasi teknologi, mendapatkan akses sumber informasi, akses pembiayaan, akses pasar, sarana- prasarana dan lainnya,” tambahnya.

Program ini harus diintegrasikan dengan Pusat, Provinsi dan Kabupaten, sehingga peningkatan produktivitas yang diharapkan dapat tercapai dan pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud.

Membuka Pertemuan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program READSI Tahun 2023 dan Evaluasi Pelatihan Literasi Keuangan bagi Perwakilan Rumah Tangga Lokasi READSI, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Leli Nuryati, dalam Arahannya menjelaskan, bahwa Sesuai dengan surat DJPPR No. S-195/PR/PR.2/2022 tanggal 28 Agustus 2022 dan surat dari IFAD tanggal 25 Agustus 2022, Project READSI resmi diperpanjang.

Hasil MTR Program READSI di tahun 2023 akan fokus pada kegiatan Sekolah Lapang dengan materi pengelolaan hama terpadu, ketahanan iklim, pengelolaan air, dan pasca panen,” tambah Leli.

Seiring dengan hasil MTR yang telah dilakukan, READSI dengan panitia penyelenggara 18 Kabupaten lokasi READSI juga telah menyelenggarakan Pelatihan Literasi Keuangan Perwakilan Rumah Tangga Petani lokasi readsi. Penyelenggaraan pelatihan dilakukan secara serentak di 342 desa yang tersebar di 18 Kabupaten Lokasi READSI pada tanggal 20 – 24 Agustus 2022 lalu dan dibuka oleh Menteri Pertanian RI. 

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan di setiap desa titik lokasi pelatihan adalah 28 orang, dengan jumlah total peserta sejumlah 9.492 orang.

Kegiatan pertemuan ini selain membahas rencana anggaran dan kegiatan READSI 2023 juga bertujuan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan yang dilaksanakan secara serentak di 324 desa lokasi READSI tersebut. 

"Kegiatan evaluasi penyelenggaran ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara serentak. Evaluasi ini juga sebagai sarana untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk keberlanjutan program READSI," ujar Leli lagi.

Hadir pada pertemuan tersebut Kepala UPT Pelatihan Lingkup BPPSDMP, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo, Pohuwato dan Luwu Timur, Kepala Dinas Provinsi,  Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten wilayah Program, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten wilayah Program READSI,  Koordinator dan Sub Koordinator lingkup BPPSDMP dan UPT Pelatihan, Manager PPSU dan DPMO Program READSI, Widyaiswara UPT Pelatihan Pertanian, Tim Perencana PPSU dan DPMO Program READSI, Tim Keuangan DPMO Program READSI, DjPK dan DJPPR.

Salah satu indikator keberhasilan program ini adalah koordinasi. Sehingga diharapkan dengan koordinasi antara NPMO, Dinas Pertanian, BKPAD, BAPPEDA akan memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program READSI ke depan. 

"Harapan kami dalam 2 hari kedepan kita bisa memfinalkan dokumen rincian alokasi Hibah kepada daerah TA 2023 lengkap dengan kertas kerja yang disampaikan oleh DJPK, yaitu Kertas Kerja Pemenuhan Persyaratan, Kertas Kerja Kinerja, dan Kertas Kerja Perhitungan Alokasi," kata Leli.

Hal-hal yang akan dibahas dalam kegiatan ini adalah penyusunan re alokasi pagu DPA Provinsi dan Kabupaten TA 2022, penyusunan rencana kerja dan alokasi Program READSI TA 2023. Kemudian akan dilakukan pendampingan perbaikan perencanaan oleh masing-masing PIC provinsi dan kabupaten secara partisipatif dan inklusif.

"Semoga dengan seringnya ada pertemuan seperti ini membuat kita lebih dekat dengan stakeholder  terkait sehingga terjalin komunikasi yang lebih intens antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten,’’ harap Leli.