JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyatakan komitmen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam menyukseskan kebijakan Major Project (MP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023.

Kemendes PDTT akan menyesuaikan berbagai program unggulan agar senafas dengan delapan major project yang telah ditetapkan dalam RKP 2023.

“Kami tentu berkomitmen dalam menyukseskan MP RKP 2023. Setidaknya ada delapan poin dari program Kemendes PDTT yang kami proyeksikan mampu mendukung dan menyukseskan major project dalam RKP 2023,” ujar Abdul Halim Iskandar, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, dukungan kepada MP RKP 2023 dalam arah kebijakan pertama meliputi BLT Dana Desa dan peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi.

Dukungan kedua berupa konvergensi stunting di desa dan pendidikan vokasi bagi masyarakat melalui pelatihan di Balai Latihan Masyarakat Kemendes PDTT.

“Dukungan pada program yang ketiga, yakni penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job. Dukungan Kemendes PDTT adalah membuka lapangan kerja di desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” ujarnya.

Sedangkan dukungan Kemendes dalam poin keempat adalah melakukan revitalisasi BUMDes/BUMDesMa dan pengembangan desa wisata.

“Kemudian terkait dengan (poin lima) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kita memberikan dukungan pada kawasan industri prioritas dan smelter. Kita tidak masuk di situ,” kata pria peraih gelar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Sementara dukungan pada poin enam, lanjut Gus Halim, Kemendes PDTT ada dalam pengembangan desa perhutanan sosial, rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir.

Kemudian untuk dukungan pada poin ketujuh, Kemendes PDTT ada di posisi desa cerdas/smart village dan pemberdayaan masyarakat dalam PAMSIMAS. Kemudian yang terakhir, tambah Gus Halim, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dukungan Kemendes PDTT berupa inventarisasi dan pemetaan HPL kawasan transmigrasi di sekitar IKN.

“Dan satu hal yang sedang kita usulkan yaitu penguatan desa-desa di ring satu IKN untuk tetap menjadi desa, tidak menjadi kelurahan. Sehingga, bisa menjadi etalase desa di Indonesia di wilayah IKN,” tandasnya.

Diketahui, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan RKP 2023. Adapun RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan nasional di tahun 2023 telah ditetapkan.

Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.  Keenam, pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respons terhadap perubahan iklim).

Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara  lain, air bersih dan sanitasi serta yang terakhir adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kemendes PDTT sebagai salah satu institusi pemerintah akan terlibat dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah tersebut.