JAKARTA - Sebagai upaya mencegah penularan pada hewan ternak lebih luas, pemerintah berencana mengimpor 14 juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK).

Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin mengatakan pihaknya  sedang berproses untuk pemesanan vaksin kedua sebanyak 14 juta dosis lagi, katanya dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Kamis.

"Vaksin PMK itu paling lambat datang pada Oktober 2022 dan akan segera dilakukan percepatan vaksinasi pada hewan ternak," ujar Nuryani.

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi PMK adalah dengan melakukan kegiatan vaksinasi pada ternak yang sehat di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi wilayah wabah.

"Saat ini ada 24 provinsi yang sudah tertular PMK, sehingga semua provinsi tersebut menjadi target untuk mendapatkan vaksin," tuturnya.

Namun demikian, lanjut dia, karena keterbatasan ketersediaan vaksin, pemerintah memprioritaskan pada ternak sapi dan kerbau, karena sapi dan kerbau menjadi hewan paling rentan dan memberikan gejala klinis yang nampak.

"Tetapi, untuk beberapa ternak rentan lainnya, seperti kambing, domba, dan babi itu bisa dilakukan kegiatan vaksinasi sepanjang memiliki risiko yang tinggi, yaitu berada di lingkungan dekat dengan ternak yang sakit," paparnya.

Kebijakan selanjutnya, katanya, adalah kegiatan vaksinasi PMK diprioritaskan pada ternak bibit, ternak yang dipelihara dalam waktu yang cukup lama, seperti sapi perah.

Selain itu, kata dia, sasaran vaksin prioritas juga diberikan ke ternak bibit yang mempunyai sifat unggul untuk tujuan produksi, serta ternak yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.

"Karena vaksinnya masih belum banyak, kita memprioritaskan pada daerah-daerah sentra ternak, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah," tuturnya.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendo mengatakan vaksinasi menjadi harapan terakhir dari para peternak untuk menyelamatkan ternaknya, baik secara subsidi dari pemerintah maupun mandiri dari para peternak.

"Saya yakin pemerintah sudah mempersiapkan jurus, sehingga ketika vaksin sudah ada, jumlah vaksinatornya maupun jangkauan ternak yang divaksin akan lebih luas," katanya.