JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan tanpa pandang bulu. Dia menegaskan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. 

“Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu,” tegas Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR, kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Selain itu, pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin oleh pemerintah.

“Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak.

Hal itu dibuktikan dengan berhasil dibongkarnya korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda.

“Pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda, seperti kasus BLBI, terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil,” terang Jokowi.

Keberhasilan menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tersebut, diungkapkan Jokowi terlihat dari skor indeks persepsi korupsi.

Di mana pada Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 pada 2021. Lalu, indeks perilaku antikorupsi dari Badan Pusat Statistik juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 pada 2022.

Selain itu, Jokowi mengungkapkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan.

“Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu telah saya tandatangani,” tegas Jokowi.