• Info DPR

Komimsi XI Desak Pemerintah Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas

Yahya Sukamdani | Minggu, 14/08/2022 15:17 WIB
Komimsi XI Desak Pemerintah Hentikan Pengeluaran Non-Prioritas Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Muharram. Foto: dpr.go.id

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI dsri Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah menghentikan pengeluaran yang tidak prioritas dan mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat.

“Perekonomian dunia menghadapi gejolak yang cukup serius. Dinamika perekonomian global semakin tidak menentu terlebih karena persoalan politik dan keamanan. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya berdampak pada dua negara yang berperang, namun juga dampaknya melalui krisis energi sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Ecky seperti dilansir ddpr.go.id, Minggu (14/8/2022).

Dampak yang dirasakan terhadap sektor riil dan masyarakat, kata Ecky, cukup besar. Transmisinya melalui dua hal, yakni kenaikan harga minyak dan pangan.

“Mestinya, dua hal ini yang menjadi prioritas pemerintah sekarang. Keduanya berkontribusi terhadap peningkatan inflasi. Padahal inflasi menggerus pendapatan riil masyarakat,” ungkap Ecky.

Pada Juli 2022, kata Ecky, upah buruh nominal hanya naik 0,3 persen secara tahunan. Namun, inflasi secara tahunan mencapai 4,94 persen.

“Artinya kenaikan kesejahteraan buruh tidak setimpal dengan kenaikan harga yang dihadapi. Kesejahteraan buruh tergerus cukup dalam. Rakyat bawah merasakan langsung dampak dari gejolak ini. Bantalan rakyat perlu diperkuat!” tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Karena itu, Ecky mendesak pemerintah fokus untuk menyelesaikan persoalan riil di masyarakat. Ia menilai ruang fiskal yang sempit ini sangat tidak mungkin jika digunakan untuk memenuhi seluruh keinginan dan ambisi pemerintah. Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk memilah, mana kebutuhan prioritas dan mana keinginan.

FOLLOW US