JAKARTA - Pengadilan di Myanmar yang dikuasai militer menghukum pemimpin terguling Aung San Suu Kyi enam tahun penjara pada Senin setelah dinyatakan bersalah dalam empat kasus korupsi, kata sumber yang mengetahui proses tersebut.

Peraih Nobel berusia 77 tahun dan tokoh oposisi Myanmar terhadap pemerintahan militer telah didakwa dengan setidaknya 18 pelanggaran mulai dari korupsi hingga pelanggaran pemilu, dengan ancaman hukuman penjara maksimum gabungan hampir 190 tahun.

Suu Kyi menyebut tuduhan itu tidak masuk akal dan menyangkal semua tuduhan terhadapnya.

Dia dinyatakan bersalah pada hari Senin karena menyalahgunakan dana dari Yayasan Daw Khin Kyi, sebuah organisasi yang dia dirikan untuk mempromosikan kesehatan dan pendidikan, untuk membangun rumah, dan menyewakan tanah milik pemerintah dengan harga diskon, kata sumber itu.

Suu Kyi, yang ditahan di sel isolasi di sebuah penjara di ibu kota Naypyitaw, telah dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dalam kasus lain.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tahun lalu ketika militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh partai Suu Kyi, setelah memenangkan pemilihan umum, dan memimpin tindakan keras mematikan terhadap perbedaan pendapat.

Puluhan ribu orang telah dipenjara dan banyak yang disiksa, dipukuli atau dibunuh, dalam apa yang disebut PBB sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komunitas internasional telah menjatuhkan sanksi kepada militer dan menganggap pengadilan rahasia Suu Kyi sebagai lelucon.

"Ini adalah serangan besar-besaran terhadap hak-haknya, dan bagian dari kampanye untuk menguburnya dan NLD selamanya," kata Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch, merujuk pada partainya yang digulingkan, Liga Nasional untuk Demokrasi.

Juru bicara pemerintah militer Zaw Min Tun tidak dapat dihubungi untuk memberikan komentar pada hari Senin. Sebelumnya dikatakan Suu Kyi sedang menjalani proses hukum oleh pengadilan independen dan menolak kritik asing sebagai campur tangan.

Putri pemimpin kampanye kemerdekaan Myanmar dari kolonial Inggris memimpin negara itu selama lima tahun selama periode singkat reformasi tentatif sebelum dipaksa turun dari kekuasaan dalam kudeta Februari 2021.

Militer telah memerintah selama lima dari enam dekade terakhir.