JAKARTA - Perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap atlet difabel menurut National Paralympic Committee (NPC) Indonesia menjadi contoh negara lain.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atlet difabel yang meraih medali memperoleh bonus yang sama besar dengan atlet nondifabel," kata Sukanti Rahardjo Bintoro, International Relations NPC Indonesia.

Sukanto mengatakan, ini pertama kalinya, sumber dana NPC dari pemerintah dan pihaknya sangat mengapresiasi itu.

Kabar ini didengar oleh negara lain yang tergabung dalam ASEAN Para Sports Federation (APSF) dan mereka ingin mengetahui lebih dalam sistem tersebut.

"Informasi ini dipakai oleh mereka untuk melobi pemerintah mereka sehingga sedikit demi sedikit kesenjangan antara atlet difabel dengan nondifabel menjadi lebih dekat," kata Sukanti.

Upaya persamaan hak untuk atlet difabel dan nondifabel Indonesia diacungi jempol oleh APSF.

Sukanti juga menerangkan bahwa Indonesia pertama kali mengirimkan atlet difabel ke ASEAN Para Games di Malaysia pada 2001.

"Yang pertama namanya YPAC, kemudian YPOC (Yayasan Pembina Olahraga Cacat), kemudian BPOC (Badan Pembina Olahraga Cacat)," kata dia.

Pada 2005 ada keputusan dari Komite Paralimpiade Internasional (IPC) bahwa setiap negara yang menjadi anggota IPC harus menggunakan kata paralimpik pada nama organisasinya.

"Boleh menggunakan Bahasa Inggris, boleh bahasa nasional. Akhirnya Indonesia pakai nama National Paralympic Committee," tutup Sukanti.