JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi dengan Bank Tabungan Negara (BTN) untuk menyiapkan skema pembiayaan serta pendataan terkait jumlah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kami mengapresiasi langkah BTN dalam penyusunan grand design pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Salah satu hal yang diperlukan saat ini adalah pendataan mengenai jumlah kelompok MBR di sektor informal yang menjadi target program perumahan pemerintah,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam rilis Rapat Koordinasi bersama BTN di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Iwan menerangkan, adanya kajian serta penyusunan grand design perumahan di Indonesia khususnya bagi MBR sektor informal sangat diperlukan.

Hal itu, ujar dia, karena MBR menjadi salah satu target utama pemerintah dalam melaksanakan Program Sejuta Rumah sehingga bisa mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia.

“Data desil MBR dan target grup masyarakat juga bisa dijadikan dasar program Pengentasan Kemiskinan Ektrem (PKE). Jadi ada ekosistem perumahan serta strategi khusus untuk mencapai pengurangan backlog perumahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Subsidized Mortgage Lending Division (SMD), Mochamad Yut Penta menyatakan, kebutuhan rumah MBR informal ke depan masih sangat diperlukan dan memerlukan peran dari pemerintah dan perbankan.

Selain itu, ujar Mochamad Yut Penta, pihaknya juga siap berkoordinasi dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) untuk mengatasi pembiayaan perumahan MBR.

“Kami memiliki produk yang dapat ditawarkan kepada segmen MBR informal baik rumah tapak maupun rumah susun. Kami juga siap memfasilitasi pembiayaan rumah tapak dan Rusun sehingga MBR informal bisa memiliki rumah yang layak huni,” terangnya.