JAKARTA - Polisi Tunisia memblokir ratusan demonstran untuk mencapai kantor komisi pemilihan pada hari Kamis ketika pengunjuk rasa turun ke jalan menentang referendum konstitusi baru yang akan memperluas kekuasaan eksekutif presiden.

Presiden Kais Saied mengusulkan konstitusi baru bulan ini yang akan membatasi peran parlemen dan meningkatkan kekuasaannya sendiri. Konstitusi akan dimasukkan ke dalam referendum pada 25 Juli dalam pemungutan suara yang telah ditolak sebagian besar partai politik.

Saied telah memerintah melalui dekrit sejak musim panas lalu, ketika dia membubarkan parlemen dan konstitusi demokratis 2014, bergerak menuju pemerintahan satu orang dan bersumpah untuk membuat kembali sistem politik. Kritikus menggambarkan langkah itu sebagai kudeta.

Para pengunjuk rasa, yang dipimpin oleh pemimpin Partai Konstitusi Bebas Abir Moussi, meneriakkan "rakyat, memberontak melawan pemerintahan diktator" dan "tutup badan pemilihan yang curang."

Polisi memaksa mundur para pengunjuk rasa yang berusaha menerobos penghalang di depan markas otoritas pemilihan di Tunis, yang menyebabkan bentrokan kecil. Di tengah kehadiran keamanan yang besar, para pengunjuk rasa berteriak, "Jangan mundur, jangan takut."

Jajak pendapat lokal mengatakan Partai Bebas Konstitusi Moussi akan menang dengan selisih besar atas saingannya dalam pemilihan parlemen mana pun. Moussi adalah pendukung Zine El Abdine Ben Ali, yang digulingkan dalam revolusi 2011 di negara itu.

Dengan waktu kurang dari tiga minggu sebelum pemungutan suara, referendum tidak menetapkan persyaratan minimum untuk partisipasi pemilih, yang berarti perubahan dapat berlaku dengan jumlah pemilih yang relatif kecil.