JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar melakukan upaya maksimal menjaga pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Krisis minyak goreng yang belum juga berakhir karena penurunan Rp 14.000/liter hanya di kota2 besar seiring dengan kenaikan harga ayam, daging, dan cabai yang meroket.

Jelang sepekan terakhir Idul Adha, harga cabai bahkan menembus Rp 120 ribu/ kg. Harga daging juga mengalami kenaikan nyaris 50 persen, dari harga normal Rp 110 ribu/ kg menjadi Rp 160 ribu/ kg.

“Ini sangat disesalkan karena diikuti banyak komoditas pokok rakyat yang naik di waktu yang nyaris bersamaan.

Ini adalah tanggung jawab negara untuk memastikan kebutuhan rakyat terjamin. Saya telah berulang kali mengingatkan pemerintah agar merencanakan pasokan dan ketersediaan pangan rakyat ini dengan baik,” sesal Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini.

Menurut Profesor di bidang Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM ini, rakyat berpendapatan menengah ke bawah dan UMKM adalah kelompok yang paling terdampak krisis kebutuhan pokok yang berkepanjangan.

Maka tidak aneh jika inflasi tahunan yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Juni 2022 sebesar 4,35 persen adalah yang tertinggi sejak Juni 2017. Ini patut diwaspadai ditengah ketidakpastian global, melonjaknya harga komoditas dan energi.

Karena itu, tidak aneh jika survei Litbang Kompas pada April 2022 yang mengungkapkan sebanyak 66,3 persen rakyat tidak yakin pemerintahan Jokowi mampu mengendalikan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok adalah fakta sebenarnya. Bila dirinci, ada sebanyak 31,8 persen rakyat yang kesulitan membeli barang karena mahal dan langka, 27,6 persen karena mahal, dan 11,6 persen kesulitan karena barangnya langka. Kondisi perekonomian Indonesia semakin hari semakin mencemaskan.

Menurut Syarief, ini perkara keberpihakan. Jika pemerintah maksimal melakukan upaya kemandirian pangan, saya kira kita mampu mencukupi kebutuhan domestik dengan baik. Kita mampu mengontrol dan menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok. Yang menjadi masalah jika pemerintah hanya mengandalkan impor, pemerintah sangat bergantung terhadap pasokan dari negara lain. Seandainya pemerintah berani melakukan afirmasi dan pemberdayaan petani dan nelayan, saya percaya negeri ini mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya.

“Fungsi negara adalah memastikan kebutuhan pokok rakyatnya terjamin. Jika ada gejolak harga dan kelangkaan barang, maka pemerintah harus melakukan intervensi sampai semua persoalan teratasi, bukan justru menyerahkannya pada mekanisme pasar. Inilah esensi negara kesejahteraan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Jadi jika pemerintah lepas tangan, gagal fokus, dan tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok warganya, sama saja artinya pemerintah tidak menjalankan amanat konstitusi dengan baik dan konsekuen. “ tutup Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.