JAKARTA - Uzbekistan pada hari Sabtu mengumumkan keadaan darurat selama sebulan di wilayah otonomi Karakalpakstan yang dilanda protes.

Dekrit tersebut ditandatangani oleh Presiden Shavkat Mirziyoyev setelah demonstrasi tentang amandemen konstitusi yang diusulkan pemerintah atas status otonomi wilayah tersebut.

Menurut perintah resmi, keadaan darurat akan berlangsung dari 3 Juli hingga 2 Agustus.

Keputusan tersebut membatasi masuk dan keluar dari provinsi dan semua acara publik dilarang. Juga berlaku pembatasan sementara untuk perlindungan ketertiban umum seperti membatasi masuknya kendaraan dan pencarian individu, dll.

Mirziyoyev mengunjungi ibu kota wilayah Nukus, tempat para pengunjuk rasa mencoba menyerbu gedung-gedung pemerintah dan mengumumkan bahwa perubahan yang berkaitan dengan Karakalpakstan tidak akan berubah.

“Draf norma status hukum Republik Karakalpakstan perlu dibiarkan tidak berubah,” katanya, seraya menambahkan bahwa “kita pasti akan membangun Uzbekistan baru dan Karakalpakstan baru bersama-sama.”