• News

Suriah Akui Kemerdekaan Luhansk dan Donetsk

Tri Umardini | Kamis, 30/06/2022 03:01 WIB
Suriah Akui Kemerdekaan Luhansk dan Donetsk Donetsk dan Luhansk. (FOTO: RMOL)

JAKARTA - Suriah resmi mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk, Rabu (29/6/2022).

"Republik Arab Suriah memutuskan mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Luhansk dan Republik Rakyat Donetsk," kata seorang pejabat Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Suriah kepada kantor berita SANA, seperti dikutip Reuters.

Sumber itu mengatakan, "Komunikasi akan dilakukan dengan kedua negara guna menyetujui kerangka kerja untuk memperkuat hubungan, termasuk membentuk hubungan diplomatik yang sesuai dengan aturan yang diketahui."

Pemerintah Suriah memang sudah sejak lama menyuarakan dukungan mereka terhadap dua wilayah tersebut.

Seperti dilansir dari CNN, pada Februari lalu, pemerintah Suriah menyatakan bahwa mereka mendukung keputusan Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.

Berdasarkan pemberitaan media pemerintah Suriah, Presiden Bashar al-Assad "akan bekerja sama" dengan Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LNR).

Sebagaimana diberitakan Fox News, Assad juga sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri DPR, Natalia Nikonorova, pada bulan ini.

Pengakuan sepihak Luhansk dan Donetsk oleh Rusia sendiri merupakan pintu masuk bagi Negeri Beruang Merah untuk menginvasi Ukraina.

Tak lama setelah mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk, Putin mengumumkan operasi militer di kawasan tersebut. Namun ternyata, "operasi militer" dengan cepat meluas ke berbagai penjuru Ukraina.

Sejumlah pengamat menganggap Putin menyerang Ukraina karena negara itu menunjukkan niat untuk bergabung dengan NATO.

Assad menyatakan bahwa ia mendukung Rusia dalam pertarungan Kremlin melawan Amerika Serikat dan NATO.

Suriah juga merupakan satu dari sedikit negara yang menolak resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam invasi Rusia.

Rezim Assad juga menolak penangguhan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada April lalu. (*)

 

FOLLOW US