JAKARTA - Kantor Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan pada hari Sabtu bahwa pihaknya "jengkel" dengan Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan dan rencananya untuk melanjutkan penyelidikan pembunuhan selama tindakan keras pemerintah terhadap narkoba.

Khan mengatakan pada hari Jumat bahwa penundaan penyelidikan ICC yang dicari oleh Manila tidak dibenarkan dan penyelidikan harus dimulai kembali secepat mungkin.

Juru bicara kepresidenan Martin Andanar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintahan Duterte telah melakukan "penyelidikan atas semua kematian yang timbul dari operasi penegakan hukum obat-obatan terlarang" dan ICC harus membiarkan upaya pemerintah berjalan sesuai rencana.

September lalu, hakim ICC menyetujui penyelidikan terhadap kampanye yang menewaskan ribuan tersangka pengedar narkoba. Aktivis mengatakan banyak yang telah dieksekusi oleh lembaga penegak hukum dengan dukungan diam-diam dari presiden. ICC menangguhkan penyelidikan pada November atas permintaan Manila.

Pemerintah, yang penghitungan kematian perang narkobanya berlangsung hingga Mei 2022, secara resmi mengakui 6.252 kematian.

Duterte, yang enam tahun pemerintahannya berakhir pada 30 Juni, membela polisi dan berargumen bahwa semua yang tewas adalah pengedar narkoba yang melawan saat ditangkap. Dia secara terbuka mengatakan polisi bisa membunuh jika mereka yakin mereka dalam bahaya dan dia akan mengampuni siapa pun yang berakhir di penjara.

Maria Elena Vignoli, penasihat keadilan internasional senior di Human Rights Watch, mengatakan permintaan Khan untuk melanjutkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang narkoba "adalah dorongan untuk akuntabilitas."

"Pemerintah tidak serius tentang keadilan atas kejahatan ini sementara keluarga korban berduka tanpa ganti rugi dan mereka yang bertanggung jawab tidak menghadapi konsekuensi," kata Vignoli dalam sebuah pernyataan.