JAKARTA - Presiden Ekuador Guillermo Lasso seharusnya tidak terlalu fokus mengikuti kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) jika dia ingin memperbaiki masalah ekonomi dan sosial yang dialami rakyatnya setiap hari, kata pemimpin protes penduduk asli Leonidas Iza, Jumat waktu setempat.

CONAIE, organisasi pribumi terbesar di Ekuador, melancarkan protes pada Senin. Demonstran memblokir jalan-jalan di seluruh negeri yang bertentangan dengan kebijakan sosial dan ekonomi Lasso, menuntut pembekuan harga bensin, penghentian proyek pertambangan dan minyak lebih lanjut, dan lebih banyak waktu bagi petani kecil untuk membayar pinjaman bank mereka.

Pemimpin CONAIE Iza mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara bahwa pengunjuk rasa pribumi percaya bahwa skrip yang diberlakukan oleh IMF terlalu "ketat" diikuti oleh pemerintah dan memperburuk efek ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 pada orang miskin di negara itu.

Kepresidenan Ekuador tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.

Kesepakatan Ekuador senilai $6,5 miliar dengan IMF berakhir tahun ini. Rencana yang disepakati dengan organisasi multinasional itu termasuk kenaikan pajak, penghapusan subsidi, dan cakupan bantuan ekonomi yang lebih besar untuk sektor-sektor yang rentan.

Namun, kebijakan IMF untuk memperbaiki defisit fiskal negara, cadangan devisa dan risiko tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, kata Iza. "Pemerintah ingin memerintah dengan menetapkan angka positif," katanya.

Lasso telah menyerukan dialog di tengah kerusuhan, sementara juga mengancam penggunaan kekuatan untuk meredam protes, yang telah menyebabkan kekurangan beberapa produk.

Beberapa sektor masyarakat merasa lebih diuntungkan daripada yang lain dari kebijakan Lasso, kata Iza, seraya menambahkan bahwa proposal yang dibuat oleh masyarakat adat akan membagi beban secara adil.

"Tidak ada yang ingin mengabaikan krisis yang dihadapi negara Ekuador, tetapi kita harus memahami bahwa krisis mempengaruhi semua orang," katanya. Protes akan berlanjut sampai Lasso menanggapi permintaan penduduk asli, kata Iza. "Itu masih di tangan presiden," katanya.