JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar, sekaligus Ketua Majelis A`la Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Airlangga Hartarto mengatakan menggunakan politik identitas sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat merupakan sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa Indonesi. 

Airlangga meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut tidak lagi memanfaatkan politik identitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024, katanya usai melantik pengurus Majelis Pimpinan Pusat (MPP) MDI periode 2022-2027 di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah, Jakarta, Minggu (5/6) malam.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin dia mengatakan politik identitas telah merusak tatanan hidup berbangsa dan memecah belah persatuan umat. MDI memiliki tugas untuk menyatukan umat dan menghentikan politik identitas pada tahun politik.

Dia juga mengingatkan para pengurus MPP MDI yang baru dilantik itu agar turut membantu mencari solusi untuk penyelesaian masalah elektoral serta mampu menyalurkan aspirasi umat Islam.

Menurutnya, Partai Golkar bersama beberapa partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terus berusaha menyelesaikan masalah populisme dan politik identitas.

"Sementara MDI bergerak pada persoalan dakwah yang menyatukan umat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

Airlangga meminta Ketua Umum MDI K.H. Choirul Anam, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MDI Gunawan Hidayat, serta seluruh jajarannya harus terus mengembangkan Islam washatiyah.

"Menjadi Islam yang moderat agar tercipta persatuan bangsa, tidak terpecah belah," tegasnya.