JAKARTA - Hakim Tunisia akan menangguhkan pekerjaan di pengadilan selama seminggu dan melakukan aksi duduk untuk memprotes pembersihan pangkat mereka, di tengah meningkatnya ketegangan atas upaya presiden untuk mengkonsolidasikan pemerintahan satu orang.

Presiden Kais Saied minggu ini memecat 57 hakim, menuduh mereka korupsi dan melindungi teroris dalam tindakan keras terhadap peradilan, langkah terbarunya untuk mempererat cengkeramannya pada kekuasaan di negara Afrika Utara itu.

Hakim Hammadi Rahmani mengatakan pertemuan hakim pada hari Sabtu memilih pengadilan dengan suara bulat untuk menangguhkan semua pekerjaan, dan memulai aksi duduk. Pemogokan akan dimulai pada hari Senin di semua lembaga peradilan dan dapat diperpanjang, kata Anas Hamaidi, presiden Asosiasi Hakim.

Musim panas lalu, Saied merebut kekuasaan eksekutif dalam sebuah langkah yang disebut musuhnya kudeta, sebelum mengesampingkan konstitusi 2014 untuk memerintah dengan dekrit dan membubarkan parlemen terpilih.

Di antara hakim yang dipecat minggu ini adalah Youssef Bouzaker, mantan kepala Dewan Kehakiman Tertinggi yang anggotanya diganti Saied tahun ini. Dewan telah bertindak sebagai penjamin utama independensi peradilan sejak revolusi Tunisia 2011 yang memperkenalkan demokrasi.

Dalam sidang yang dihadiri ratusan hakim, beberapa hakim yang diberhentikan mengatakan pembersihan itu terjadi setelah mereka menolak intervensi dari menteri kehakiman dan dalam beberapa kasus dari orang-orang di sekitar presiden.

"Ketidakadilan ini tidak akan berlalu dalam diam. Suara-suara bebas ini tidak akan pernah dibungkam," kata Hamaidi. "Serangan itu tidak hanya terhadap hakim, tetapi juga terhadap hukum dan kebebasan."

Rahed Ghannouhci, juru bicara parlemen yang dibubarkan menyerukan dalam sebuah pernyataan untuk "pasukan nasional, partai, masyarakat sipil, untuk berdiri di samping hakim dalam melawan kediktatoran brutal untuk melestarikan peradilan yang independen".

Pembersihan pengadilan oleh Saied memicu kemarahan internasional. Washington menuduhnya merusak institusi demokrasi Tunisia.