JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan konstitusi memandatkan bahwa tujuan utama bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut mewujudkan perdamaian dunia.

Mandat konstitusi ini harus diwujudkan sekuat tenaga dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan.

”Konstitusi seharusnya mampu menghadirkan kesejahteran kepada rakyat. Kita negara besar, sumber alam kita melimpah. Batubara, nikel, timah, emas, minyak, semuanya ada. Konstitusi kita sudah memandatkan bahwa aset perekonomian kita harus dibangun dengan asas kekeluargaan, bukan hanya untuk segelintir orang,” ujar Gus Jazil pada acara Doa Bersama Ulama dan Habaib Halalbihalal Bersama Gus Muhaimin di Dyandra Convention Center, Surabaya, Minggu (22/5/2022).

Dikatakan Gus Jazil, dalam berbagai forum, tema soal ketuhanan, moralitas, persatuan maupun demokrasi sangat sering didengungkan. Tetapi lebih dari itu, ada hal yang tidak kalah penting untuk diangkat yakni bagaimana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”Kita butuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ungkapya.

Menurutnya, salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia yang luar biasa belum bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat. ”Kesenjangan sosial masih kita rasakan. Yang kaya makin kaya, yang miskin maskin miskin. Kesenjangan jarak kesejahteraan antara si kaya dan miskin masih sangat jauh,” katanya.

Gus Jazil mengingatkan apa yang disampaikan Ibnu Khaldun bahwa salah satu sebab runtuhnya sebuah negara karena mengabaikan hukum dan tidak tegaknya keadilan. ”Undang-Undang Dasar yang kita sebut sebagai norma tertinggi konstitusi kita, terkadang dikalahkan dengan UU yang lain, yakni UUD, ujung-ujungnya duit,” urainya.

Menurutnya, bangsa ini tidak boleh dikelola dengan cara-cara yang tidak benar. ”Kita harus ingatkan bahwa bangsa ini sudah memiliki landasan hukum Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar sistem perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” paparnya.

Namun, diakuinya perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bukanlah perkara mudah. Perjuangan politik dan ekonomi, sesungguhnya muaranya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. ”Tasharruf imam ala ra`iyyah manuthun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya mestinya hendak didasarkan pada kemaslahatan umum,” tutur Gus Jazil.

Gus Jazil mengatakan bahwa perjuangan para ulama, para santri dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga hari ini sungguh luar biasa jasanya. Namun peran santri, baik dari sisi ekonomi maupun politik masih sangat minim bahkan segelintir. ”Hanya sedikit sekali para santri yang kemudian lahir menjadi pengusaha, menjadi politisi yang andal atau menguasai asset-aset besar atau mampu menggerakkan ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Di hadapan para kiai para ulama para hababib, Gus Jazil mengajak kalangan santri untuk meneguhkan keyakinan bahwa pada suatu sat nanti, kaum santri akan dapat memimpin negeri ini. ”Mudah-mudahan dengan keyakinan dan doa serta perjuangan kita semua, kepemimpinan Indonesia dapat kita rebut menjadi kekuatan yang mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran untuk rakyat Indonesia,” tuturnya.

Gus Jazil mengaku sangat optimistis bahwa dengan integritas dan moralitasnya, para santri akan mampu memimpin Indonesia yang berpihak kepada rakyat, bukan berpihak kepada “orang-orang kuat”, orang-orang kaya, dan orang-orang yang menyalahgunakan konstitusi.