• News

Presiden Tunisia Rebut Kendali Komisi Pemilihan

Yati Maulana | Sabtu, 23/04/2022 12:10 WIB
Presiden Tunisia Rebut Kendali Komisi Pemilihan Presiden Tunisia, Kais Saied membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi negara itu. Foto: Reuters

JAKARTA - Presiden Tunisia menguasai komisi pemilihan negara itu pada hari Jumat, dengan mengatakan dia akan mengganti sebagian besar anggotanya dalam sebuah langkah yang akan memperkuat kekuasaan satu orangnya dan menimbulkan keraguan pada integritas pemilihan.

Ketua komisi Nabil Baffoun mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan Presiden Kais Saied merupakan pukulan bagi pencapaian demokrasi dari revolusi 2011 negara itu dan berarti badan tersebut tidak lagi independen. "Itu sudah menjadi komisi presiden," katanya.

Presiden Kais Saied telah membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan kehakiman setelah mengambil alih kekuasaan eksekutif musim panas lalu dan mengatakan dia bisa memerintah dengan dekrit dalam gerakan yang dikecam lawan-lawannya sebagai kudeta.

Saied, yang mengatakan tindakannya legal dan diperlukan untuk menyelamatkan Tunisia dari krisis, sedang menulis ulang konstitusi demokratis yang diperkenalkan setelah revolusi 2011 dan mengatakan dia akan memasukkannya ke dalam referendum pada Juli.

Dalam keputusannya pada hari Jumat dia mengatakan dia akan memilih tiga dari sembilan anggota komisi pemilihan yang ada untuk tetap menjabat, melayani di panel tujuh anggota baru dengan tiga hakim dan seorang spesialis teknologi informasi.

Para hakim akan dipilih oleh dewan yudisial tertinggi, sebuah badan yang juga secara sepihak dia gantikan tahun ini dalam sebuah langkah yang dianggap merusak independensi peradilan.

Ketua komisi Baffoun telah membuat marah Saied dengan mengkritik rencananya untuk mengadakan referendum dan pemilihan parlemen kemudian, dengan mengatakan bahwa pemungutan suara seperti itu hanya bisa terjadi dalam kerangka konstitusi yang ada.

Minggu ini, mengacu pada pengumuman yang diharapkan Saied, Baffoun mengatakan presiden tidak diizinkan untuk mengubah keanggotaan komisi pemilihan atau menulis ulang undang-undang pemilihan melalui dekrit.

Sementara Saied berfokus pada restrukturisasi politik Tunisia, krisis ekonomi mengancam untuk mengungkap rencananya, karena pemerintah berjuang untuk membiayai defisit 2022 dan membayar utang.

Pembicaraan antara negosiator Tunisia dan Dana Moneter Internasional untuk paket penyelamatan dilanjutkan di Amerika Serikat minggu ini.

Donor Barat utama Tunisia telah mendesak Saied untuk kembali ke jalur konstitusional yang demokratis.

FOLLOW US