• News

Disdik DKI: Tidak Ada Sanski Untuk Pelajar Ikut Demonstrasi BEM SI

Akhyar Zein | Selasa, 12/04/2022 20:56 WIB
Disdik DKI: Tidak Ada Sanski Untuk Pelajar Ikut Demonstrasi BEM SI Ratusan pelajar dengan seragam pramuka, SMK, dan STM menyerang aparat kepolisian dari brimob yang sedang bertugas menjaga pintu belakang Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Pantuan Kompas.com pada Rabu (25/9/2019) (foto: Kompas.com)

JAKARTA - Kepala Bagian Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja Gah  tidak memberi sanksi kepada pada pelajar peserta demo mahasiswa BEM SI pada 11 April 2022 di sekitar Monumen Nasional (Monas) dan depan Gedung DPR RI, Senin (11/4).

"Kalau memang ada pelajar Jakarta yang terlibat atau tertangkap karena demo, kami akan berikan pembinaan edukatif," kata Taga saat dihubungi Selasa.

"Pembinaan itu sesuai Pergub Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan," kata Taga.

Ia mengatakan pembinaan yang diberikan berupa pemahaman utuh tentang demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan pentingnya penyampaian pendapat di depan publik.

"Artinya kita mengedepankan itu," katanya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum bisa memastikan apakah ada pelajar Jakarta yang tertangkap saat demo 11 April 2022 dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan dan konfirmasi apabila ada pelajar asal Jakarta yang tertangkap.

"Sampai sekarang kami belum dapat info, tapi kami akan tunggu," ucapnya.

Taga enggan mengomentari soal ancaman Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) yang akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang mengikuti demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Gedung DPR.

"Intinya kalo dari Dinas Pendidikan tidak ada sanksi semacam itu," kata Taga.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan telah mengadakan rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demonstrasi mahasiswa.

"Saya kira itu nanti kami akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kami baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Anwar di Jakarta, Senin (11/4).

Anwar meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo di depan DPR.

"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.

Anwar pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang ditangkap pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.

FOLLOW US