JAKARTA - Seorang politisi terkemuka Thailand menghadapi hukuman 20 tahun penjara setelah dakwaannya pada hari Senin karena menghina raja dan melanggar hukum dunia maya, setelah ia mengkritik pemerintah karena terlalu bergantung pada perusahaan milik kerajaan untuk memasok vaksin Covid-19.

Thanathorn Juangroongruangkit, pemimpin 43 tahun dari Partai Masa Depan Maju yang dibubarkan, dituduh melakukan lese majeste dan melanggar undang-undang dunia maya dalam siaran langsung Facebook Januari 2021, di mana dia mengatakan pemerintah telah salah menangani kampanye vaksinnya dan secara tidak adil menguntungkan Siam Bioscience, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Raja Maha Vajiralongkorn.

Thailand memiliki salah satu undang-undang lese majeste yang paling ketat di dunia dan hukuman dapat diancam dengan hukuman maksimum 15 tahun, sementara pelanggaran tindakan kejahatan komputernya dapat dihukum hingga lima tahun penjara.

Thanathorn, yang diberikan jaminan pada hari Senin, membantah menghina monarki dan mengatakan kritiknya ditujukan pada pemerintah, bukan keluarga kerajaan. "Apa yang saya lakukan dimaksudkan untuk kepentingan publik dan untuk melindungi institusi kerajaan," katanya kepada wartawan.

"Saya ingin menekankan bahwa penggunaan undang-undang ini bukan hal yang baik, dan tentu saja tidak baik untuk kerajaan," tambahnya, merujuk pada undang-undang lese majeste.

Siam Bioscience, yang belum pernah memproduksi vaksin sebelum tahun lalu, dipilih untuk memproduksi vaksin COVID dari AstraZeneca Inggris (AZN.L) untuk didistribusikan di Asia Tenggara. Ia juga menerima $20 juta dalam bentuk subsidi pemerintah untuk mengembangkan kapasitasnya. Thanathorn juga mengeluh bahwa pemerintah seharusnya mendiversifikasi sumber vaksinnya.

Thailand kemudian menggunakan tiga jenis vaksin COVID yang berbeda, yang menurut Thanathorn adalah bukti bahwa pernyataannya untuk kepentingan publik. Pengaduan terhadapnya diajukan oleh seorang pejabat di kantor perdana menteri. Pemerintah, AstraZeneca dan Siam Bioscience telah mendukung kesepakatan produksi vaksin.

Kantor jaksa agung tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Thanathorn dilarang berpolitik selama 10 tahun pada tahun 2020 oleh Mahkamah Konstitusi atas pinjaman yang dia berikan kepada mantan partai oposisinya. Dakwaannya muncul ketika sejumlah anggota gerakan pro-demokrasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partainya menunggu persidangan atas tuduhan serupa, yang mereka bantah.