JAKARTA - Pemerintah Selandia Baru mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka akan mencabut mandat vaksin untuk sejumlah sektor termasuk pengajaran dan kepolisian mulai 4 April ketika wabah COVID-19 saat ini mendekati puncaknya.

Tanggapan Selandia Baru terhadap pandemi mendapat pujian di luar negeri dan menjaga rawat inap dan kematian tetap rendah. Tapi kemarahan publik atas pembatasan domestik yang berkelanjutan telah tumbuh, mencapai klimaks awal bulan ini selama protes kekerasan di luar legislatif negara di Wellington.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pada konferensi pers bahwa hanya mereka yang bekerja dengan orang-orang yang rentan seperti perawatan lanjut usia dan sektor kesehatan dan pekerja perbatasan yang perlu divaksinasi mulai 4 April.

Izin vaksin juga tidak lagi wajib untuk mengunjungi restoran, kedai kopi, dan ruang publik lainnya, tambahnya. "Dengan lebih banyak alat dan salah satu populasi yang paling banyak divaksinasi di dunia, kami dapat terus bergerak maju dengan aman," kata Ardern saat mengumumkan pencabutan sebagian besar mandat.

Lebih dari 95 persen populasi Selandia Baru di atas usia 12 tahun kini telah menerima dua vaksinasi. Tetapi dengan lebih dari 500.000 kasus yang dikonfirmasi di negara berpenduduk 5 juta itu, virus itu kini menyebar luas.

Ardern mengatakan dengan puncak wabah di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, sekarang telah berlalu dan seluruh negara diperkirakan akan mencapai puncak infeksi sebelum mandat 5 April dapat segera dicabut. "Dengan turunnya kasus kami, inilah saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya dengan keyakinan pada kekebalan dan perlindungan kolektif yang telah kami bangun," katanya.

Langkah itu dilakukan seminggu setelah pemerintah mengumumkan akan membuka perbatasan bagi warga Australia mulai pertengahan April dan mereka yang menggunakan program visa-vaiver mulai Mei.