JAKARTA - Portugal memperketat undang-undang yang memberikan kewarganegaraan kepada keturunan Yahudi Sephardic dan yang memungkinkan oligarki Rusia Roman Abramovich menjadi warga negara. Tetapi perubahan itu tidak akan berlaku surut, kata menteri luar negeri pada hari Rabu, 16 Maret 2022.

Miliarder itu diberikan kewarganegaraan Portugis tahun lalu berdasarkan undang-undang 2015 yang menawarkan naturalisasi kepada keturunan Yahudi Sephardic yang diusir dari semenanjung Iberia selama Inkuisisi abad pertengahan.

Menteri Luar Negeri Augusto Santos Silva mengatakan sebuah dekrit memperkenalkan persyaratan baru bagi pelamar untuk menunjukkan "hubungan yang efektif dengan Portugal", meskipun dia tidak menyebutkan individu mana pun ketika membahas perubahan tersebut.

Abramovich termasuk di antara beberapa miliarder Rusia yang ditambahkan ke daftar hitam Uni Eropa, yang dibuat setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dia dimasukkan dalam daftar sanksi Inggris minggu lalu.

Santos Silva mengatakan Portugal akan menerapkan sanksi Uni Eropa terhadap Abramovich tetapi tidak dapat melarang dia memasuki negara itu karena dia adalah seorang warga negara.

Perubahan undang-undang kewarganegaraan telah diberi lampu hijau oleh Presiden Marcelo Rebelo de Sousa dan akan segera berlaku, kata menteri itu kepada wartawan asing, tanpa memberikan tanggal implementasi.

Surat kabar Portugal Publico melaporkan bahwa, di bawah aturan baru, pelamar harus memberikan dokumen tambahan untuk menunjukkan koneksi ke Portugal, seperti warisan properti di wilayah Portugis atau bukti kunjungan ke negara tersebut.

Santos Silva mengatakan undang-undang itu "murah hati dan adil" dan diberlakukan untuk keturunan Yahudi yang dianiaya di wilayah tersebut atau diusir, meskipun dia mengatakan perbaikan diperlukan.

Penyelidikan mengenai pemberian kewarganegaraan kepada Abramovich dibuka pada bulan Januari oleh kantor kejaksaan Portugis dan kewarganegaraannya dapat dicabut tergantung pada hasilnya.

Seorang juru bicara Abramovich telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Seorang rabi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk memperoleh kewarganegaraan ditangkap pekan lalu atas kecurigaan pencucian uang, korupsi, penipuan dan pemalsuan dokumen dalam prosesnya.

Hampir 57.000 keturunan Yahudi Sephardic telah diberikan kewarganegaraan sejak undang-undang tersebut diterapkan pada tahun 2015, menurut data resmi.