KEDIRI - Kader Nahdlatul Ulama (NU) diingatkan untuk tidak terlibat politik praktis menjelang Pilpres 2024.

Peringatan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf.

Pihaknya tidak segan memberikan sanksi tegas dengan peringatan tertulis pertama dan selanjutnya jika ada pengurus yang melanggar aturan.

"Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan. Pokoknya tidak boleh," kata K.H. Yahya Cholil Staquf saat berkunjung ke Kantor PCNU Kabupaten Kediri, Minggu (6/3/2022) malam, seperti dikutip Antara.

PBNU pernah memanggil Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo, yang diduga terkait dengan dugaan keterlibatan dalam politik praktis dukung mendukung bakal calon presiden.

Ketua PCNU Banyuwangi dipanggil setelah PBNU menerima laporan agenda politik Pemilu Presiden 2024 yang diduga melibatkan PCNU Banyuwangi. Bahkan terdapat kegiatan yang digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada Rabu (19/1) dengan mendatangkan salah satu bakal calon presiden.

Sementara itu, untuk pemanggilan PCNU Sidoarjo dari laporan kegiatan yang diinisiasi DPC PKB Sidoarjo dan melibatkan seluruh MWCNU se-Kabupaten Sidoarjo.

Untuk itu, Ketua PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo diminta segera memberikan laporan tertulis dan lengkap untuk selanjutnya dua Ketua PCNU ini diminta menyampaikan secara langsung kepada Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf di kantor PBNU.

Selain sosialisasi sikap tegas untuk tidak terlibat politik praktis, Kiai Yahya juga sosialisasi program setelah Muktamar NU selesai.

"Dua bulan sesudah Muktamar, PBNU telah berhasil mendapatkan agenda kerja yang sangat signifikan, sehingga insya Allah dalam eksekusinya akan membuat kita sibuk selama lima tahun mendatang," kata dia.