Jakarta - Usulan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta Pemilu 2024 diundur menjadi 2026 mendapat kecaman dan penolakan. Usulan itu dinilai sebagai sikap anti demokrasi dan melawan akal sehat.

Namun stabilitaas ekonomi juga harus menjadi fokus penting karena harus dikelola dengan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Guna merespon dan memitigasi dampak pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah membuat terobosan kebijakan melalui program stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN diluncurkan sejak Juni 2020, dengan total besaran anggaran mencapai Rp 695,2 triliun.

Ketua bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan usulan penundaan pemilu dari berbagai pihak ini perlu di pertimbangkan oleh stakeholder khususnya partai partai Politik, hal ini adalah keputusan Politik dan perlu dukungan mayoritas.

"Karena nantinya tahun 2024 kita belum bisa memprediksi mengenai pandemi Covid-19 yang melanda dunia lebih lagi sampai saat ini kasus Covid-19 terus meningkat dan menjadi tantangan kedepannya, semoga ada opsi-opsi lain, dan langkah ini harus diskursuskan," ungkap Anggawira.

Anggawira juga menambahkan perlu ada langkah cadangan dan menjadi salah satu diskursus publik yang perlu di pikirkan juga jika ada keadaan yang tidak mungkin dilaksanakannya pemilu.

"Secara negara lainpun, ada beberapa yang menunda pemilu karena kondisi Covid-19 ini. Karena kita tidak bisa pungkiri pandemi Covid-19 ini membuat banyak fokus pemerintah terpecah belah. Di tambah lagi untuk menghadapi Pemilu 2024," kata Anggawira.

Anggawira juga mengatakan bahwa penundaan pemilu ini juga pasti banyak sekali penolakan, dan karena itu perlu sekali adanya ruang publik untuk bisa saling bertukar pendapat membahas sisi baik dan buruknya penundaan pemilu 2024 ini.

"Dalam menentuan kebijakan perlu sekali suara semua pihak, agar terlihat apakah perlu penundaan pemilu ini dan kita fokus kedalam kestabilan ekonomi, politik dan kesejahteraan masyarakat. Yang pasti para pengusaha siap untuk diajak pertukar pandangan dan mendukung seluruh keputasan terbaik yang nantinya akan dilaksanakan," tutup Anggawira.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru.

Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kabupaten Siak menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Hal itu karena mereka merasa kebijakannya telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2/2022).

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ungkap Menko Airlangga.

Dirinya pun mengakui berkat kebijakan Presiden Joko Widodo, pendapatan pekebun dari sawit saat ini naik hingga 3,5 kali lipat.