JAKARTA - Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amirabdollahian, pada Sabtu, 5 Februari 2022 mengatakan bahwa langkah AS untuk mengembalikan keringanan sanksi ke Teheran tidak cukup dan Washington harus memberikan jaminan untuk kebangkitan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara besar.

Washington pada hari Jumat memulihkan keringanan untuk mengizinkan proyek kerja sama nuklir internasional, karena pembicaraan tidak langsung AS-Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir memasuki tahap terakhir di Wina.

"Pencabutan beberapa sanksi dengan sendirinya dapat diterjemahkan menjadi itikad baik," kata Hossein Amirabdollahian dalam komentar yang dilaporkan oleh media Iran dan dilansir Reuters. "Sementara yang di atas kertas itu bagus, tapi itu tidak cukup," tambahnya.

Amirabdollahian mengatakan salah satu masalah utama dalam pembicaraan Wina adalah mendapatkan jaminan, terutama dari Barat, untuk memenuhi kewajiban mereka. "Kami menuntut jaminan di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Kesepakatan tertentu telah tercapai," tambahnya.

Pengabaian yang dipulihkan oleh Washington telah memungkinkan perusahaan Rusia, Cina, dan Eropa untuk melakukan pekerjaan non-proliferasi untuk secara efektif mempersulit situs nuklir Iran untuk digunakan untuk pengembangan senjata. Pengabaian itu dibatalkan oleh Amerika Serikat pada 2019 dan 2020 di bawah mantan Presiden Donald Trump, yang menarik diri dari perjanjian nuklir pada 2018.

Amerika Serikat dan Iran telah mengadakan delapan putaran pembicaraan tidak langsung di Wina sejak April lalu yang bertujuan untuk mengembalikan pakta dengan kekuatan utama - Amerika Serikat, China, Rusia, Prancis, Jerman, dan Inggris - yang mencabut sanksi terhadap Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.

Setelah Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi keras, Iran secara bertahap mulai melanggar pembatasan nuklir pakta. Teheran menegaskan program nuklirnya murni untuk tujuan damai.

Ali Shamkhani, sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, mengatakan dalam sebuah posting di Twitter pada hari Sabtu: "Hak hukum Iran untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan dan mempertahankan kemampuan dan pencapaian nuklir damai, berdampingan dengan keamanannya, tidak dapat dikekang dengan kesepakatan apapun."