JAKARTA - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa memperingatkan Serbia terhadap penolakan genosida pada hari Selasa setelah pertemuan Dewan Stabilisasi dan Asosiasi Uni Eropa-Serbia (Dewan SA).

Josep Borrell mengatakan penolakan seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Eropa.

"Tidak ada tempat di Eropa untuk penyangkalan genosida. Tidak ada tempat untuk memuliakan kejahatan perang dan penjahat perang. Juga, untuk berhubungan atau secara terbuka mendukung mereka yang menyangkal genosida perang, merayakan kejahatan perang, dan mereka yang merusak integritas teritorial dan Persatuan negara tidak hanya mengancam stabilitas regional, tetapi juga tidak sesuai dengan nilai-nilai Eropa," katanya.

Borell mengacu pada konflik politik terbaru di Bosnia dan Herzegovina antara Bosnia dan Serbia.

Perselisihan itu meletus setelah Valentin Inzko, yang saat itu wakil tinggi untuk Bosnia dan Herzegovina, mengamandemen KUHP Juli lalu untuk melarang penyangkalan genosida dan pemuliaan penjahat perang.

Anggota parlemen Serbia Bosnia mengatakan bahwa mereka akan memboikot lembaga negara.

Anggota Serbia dari Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina Milorad Dodik mengecam amandemen tersebut dan mendorong gerakan separatis yang kontroversial di parlemen Republika Srpska.

Langkah-langkah tersebut telah dikritik secara internasional karena melanggar Kesepakatan Dayton 1995 dan merusak Konstitusi negara itu.

“Kami berbagi prinsip ini dengan perdana menteri Serbia, dan kami yakin kami akan terus maju di jalur Eropa Serbia,” kata Borrell. Serbia telah melakukan negosiasi aksesi dengan UE sejak 2014.

Pada Dialog Beograd-Pristina, Borrell menyambut baik pernyataan Serbia bahwa mereka siap untuk melanjutkan pembicaraan. Dia meminta Serbia dan Kosovo untuk duduk di meja dengan itikad baik untuk normalisasi.

Borell mengatakan bahwa supremasi hukum, hak-hak dasar, dan normalisasi dengan Kosovo akan menentukan dalam negosiasi keanggotaan Serbia.

Dia menambahkan bahwa reformasi Serbia dalam proses keanggotaan UE lebih penting bagi rakyat Serbia daripada untuk menyenangkan UE.

Perdana Menteri Serbia Ana Brnabic juga mengatakan bahwa pemerintahnya akan terus bekerja di bidang ekonomi, supremasi hukum, administrasi publik, independensi peradilan, dan Kesepakatan Hijau dan bertekad untuk melakukan reformas