JAKARTA - Tentara Burkina Faso mengatakan pada hari Senin bahwa mereka telah menggulingkan Presiden Roch Kabore, menangguhkan konstitusi, membubarkan pemerintah dan majelis nasional, dan menutup perbatasan negara. Pengumuman tersebut dilakukan di tengah memburuknya situasi keamanan dan apa yang digambarkan oleh tentara sebagai ketidakmampuan Kabore untuk menyatukan negara Afrika Barat dan secara efektif menanggapi tantangan, termasuk pemberontakan Islam.

Ditandatangani oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba dan dibacakan oleh petugas lain di televisi pemerintah, pengumuman itu mengatakan pengambilalihan itu dilakukan tanpa kekerasan dan bahwa mereka yang ditahan berada di lokasi yang aman.

Pernyataan itu dibuat atas nama entitas yang sebelumnya tidak pernah terdengar, Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan, atau MPSR, akronim bahasa Prancisnya. "MPSR, yang mencakup semua bagian tentara, telah memutuskan untuk mengakhiri jabatan Presiden Kabore hari ini," katanya, seperti dilansir dari Reuters.

Keberadaan Kabore tidak diketahui pada hari Senin, dengan laporan yang saling bertentangan tentang situasinya.

Aksi tentara telah menggulingkan pemerintah selama 18 bulan terakhir di Mali dan Guinea. Militer juga mengambil alih Chad tahun lalu setelah Presiden Idriss Deby tewas dalam pertempuran melawan pemberontak di medan perang di utara negara itu.

Burkina Faso yang terkurung daratan, salah satu negara termiskin di Afrika Barat meskipun merupakan produsen emas, telah mengalami banyak kudeta sejak kemerdekaan dari Prancis pada 1960.

MPSR mengatakan akan mengusulkan jadwal untuk kembali ke tatanan konstitusional "dalam jangka waktu yang wajar, setelah berkonsultasi dengan berbagai bagian bangsa."

Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin mengatakan mengetahui laporan bahwa Kabore telah ditahan oleh militer dan menyerukan pembebasannya. Ia menambahkan bahwa "terlalu cepat" untuk secara resmi mengkarakterisasi perkembangan di negara Afrika Barat itu, ketika ditanya apakah Washington sedang melakukan penilaian kudeta.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "mengutuk keras setiap upaya pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata" di Burkina Faso dan menyerukan para pemimpin kudeta untuk meletakkan senjata mereka, kata seorang juru bicara PBB setelah pernyataan militer.

Siaran itu muncul setelah dua hari kebingungan dan ketakutan di Ouagadougou, ibu kota, tempat penembakan meletus di kamp-kamp tentara pada hari Minggu, dengan tentara menuntut lebih banyak sumber daya untuk memerangi gerilyawan Islam.

Beberapa ratus penduduk berkumpul di Place de la Nation pusat Ouagadougou untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap kudeta. "Kami sangat senang. Kami telah keluar selama dua hari untuk mendukung tentara," kata Ibrahim Zare. "Kami berada di belakang mereka."

Tembakan yang intens terdengar di daerah sekitar kediaman Kabore semalam. Sebelumnya, pihak Kabore mengatakan dia selamat dari upaya pembunuhan, tetapi tidak memberikan rincian. Ia juga mengatakan tempat tinggal pribadinya telah diambilalih.

Beberapa kendaraan lapis baja milik armada kepresidenan terlihat di dekat kediaman Kabore pada hari Senin, penuh dengan peluru. Salah satunya berlumuran darah. Sumber-sumber keamanan memberikan laporan yang bertentangan tentang situasi Kabore, dengan beberapa mengatakan dia ditahan oleh penyelenggara kudeta dan yang lain mengatakan pasukan yang setia kepadanya telah membawanya ke lokasi yang aman. Reuters tidak dapat secara independen memverifikasi keadaannya.

Militan Islam menguasai petak-petak wilayah Burkina Faso dan telah memaksa penduduk di beberapa daerah untuk mematuhi versi keras hukum Islam mereka, sementara perjuangan militer untuk memadamkan pemberontakan telah menguras sumber daya nasional yang langka.

Kabore telah menghadapi gelombang protes dalam beberapa bulan terakhir di tengah frustrasi atas pembunuhan warga sipil dan tentara oleh militan, beberapa di antaranya memiliki hubungan dengan Negara Islam dan Al Qaeda.

Warga Ouagadougou, Eli Sawagogo, mengatakan kudeta itu tidak mengejutkannya. "Hal itu diharapkan karena negara telah berada dalam situasi ini selama enam tahun tanpa solusi nyata untuk terorisme ini," katanya. "Jika kudeta adalah solusinya, maka itu disambut baik."

Corinne Dufka, direktur Afrika Barat di Human Rights Watch, mengatakan pemerintah Kabore telah menunjukkan dirinya tidak mampu mengatasi berbagai masalah. "Kudeta, dan dukungan nyata untuk itu, memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah Kabore untuk mengatasi masalah yang mendalam dengan korupsi, pemerintahan dan perlindungan sipil, yang semuanya diperburuk secara eksponensial oleh ancaman Islam bersenjata," katanya.