JAKARTA - Sebanyak 33.851.038 data penerima manfaat bantuan sosial (bansos) telah diperbaiki dan padan dengan data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), data tersebut disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pencapaian kinerja Kementerian Sosial di Tahun 2021.

Kementerian Sosial juga menerima data usulan baru sebanyak 12.129.328 penerima manfaat dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.

Selain itu, katanya, terdapat 1.789.375 data yang ditidaklayakkan oleh pemerintah daerah. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sudah terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Partisipasi masyarakat semakin membaik dengan adanya fitur Usul Sanggah di Aplikasi Cek Bansos. Kepesertaan bansos juga dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id," kata Risma.

Sementara itu realisasi anggaran bansos dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 mencapai 94,8 persen dari total anggaran Kemensos atau Rp100.358.335.900.000.

Sebelumnya juga disebutkan realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2021, Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai 97,42 persen atau Rp105.305.449.778.017, per 19 Januari 2022.

Secara umum Komisi VIlI mengapresiasi kinerja dan kebijakan Mensos selama Tahun 2021.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyatakan, perbaikan data kemiskinan yang dilakukan Kemensos menunjukkan arah yang lebih baik.