JAKARTA - Guru-guru di Prancis berhenti mengajar karena mereka menganggap pemerintah gagal mengadopsi kebijakan yang koheren bagi sekolah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan melindungi siswa dan staf dari infeksi. Guru, orang tua, dan administrator sekolah telah berjuang ketika persyaratan pengujian baru diumumkan pada malam kembalinya dari liburan Natal dan aturannya berubah dua kali sejak itu.

"Kami telah mencapai tingkat kejengkelan, kelelahan, dan kemarahan yang sedemikian rupa sehingga kami tidak memiliki pilihan lain selain mengorganisir pemogokan untuk mengirim pesan yang kuat kepada pemerintah," kata Elisabeth Allain-Moreno, sekretaris nasional serikat guru UNSA yang dilansir Reuters.

Serikat pekerja mengatakan mereka memperkirakan banyak sekolah akan ditutup pada hari Kamis dan sejumlah besar guru, termasuk sekitar 75 persen di sekolah dasar, untuk bergabung dalam pemogokan satu hari. Serikat pekerja yang mewakili direktur sekolah, inspektur, dan staf lainnya juga bergabung dalam pemogokan.

Sekolah-sekolah di Paris dan sekitarnya menawarkan gambaran yang beragam pada Kamis pagi, dengan beberapa ditutup seluruhnya karena pemogokan, beberapa buka sebagian, yang lain beroperasi secara normal. Beberapa dibuka hanya untuk anak-anak dari petugas kesehatan.

Pemerintah, setelah membalikkan kebijakan sebelumnya dengan cepat menutup kelas dengan kasus positif virus corona, telah berdiri dengan kebijakannya untuk menjaga kelas tetap buka sebanyak mungkin, dengan mengatakan beberapa tingkat komplikasi adalah harga yang harus dibayar.

"Saya tahu ini sulit, tetapi pemogokan tidak menyelesaikan masalah. Seseorang tidak menyerang virus," kata Menteri Pendidikan Jean-Michel Blanquer kepada BFM TV.

Infeksi telah melonjak di sekolah-sekolah dan Prancis telah membuat rekor dengan hampir 370.000 kasus baru setiap hari. Kasus positif dapat mengakibatkan puluhan murid dan staf dikirim ke laboratorium dan apotek untuk pengujian.

"Kelelahan dan kekesalan seluruh komunitas pendidikan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata sebelas serikat pekerja dalam sebuah pernyataan bersama.

"Tanggung jawab menteri dan pemerintah dalam situasi kacau ini total karena gencarnya perubahan pijakan, protokol yang tidak berjalan dan kurangnya alat yang tepat untuk menjamin (sekolah) dapat berfungsi dengan baik."