JAKARTA - Malaysia berusaha mencari dana sebesar tiga juta dollar dari Dana Iklim Hijau PBB (GCF) untuk rencana nasional pengembangan adaptasi perubahan iklim. Kementerian Lingkungan hidup pekan lalu menyatakan hal tersebut menyusul badai banjir di Malaysia yang menewaskan sedikitnya 48 orang meninggal dan 70 ribu lebih terdampak banjir.

Dana yang diminta tersebut, dianggap tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah yang telah dijanjikan untuk dibelanjakan pada upaya mitigasi banjir. Para ahli mengatakan implementasi rencana tersebut kemungkinan akan memakan biaya lebih banyak.

Sejak 18 Desember, hujan deras telah menyebabkan banjir terparah di negara itu dan mendorong seruan kepada pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaannya terhadap peristiwa cuaca ekstrem.

Menanggapi pertanyaan yang dikirim ke Kementerian Lingkungan dan Air pada 20 Desember tentang pendekatan Malaysia terhadap adaptasi iklim, Sekretaris Jenderal Zaini Ujang menjawab bahwa kementerian akan meminta dana GCF untuk membantu mengembangkan Rencana Adaptasi Nasional pada akhir tahun depan.

Rencana tersebut akan fokus pada bidang-bidang seperti air, pertanian, dan ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, kehutanan, dan infrastruktur, kata Zaini dalam tanggapan tertulis yang dikutip dari Reuters.

“Kementerian juga memiliki rencana jangka panjang untuk meminta dana iklim yang dapat membantu pelaksanaan program-program mengatasi dampak perubahan iklim,” katanya.

Zaini tidak memberikan rincian spesifik tentang rencana adaptasi, atau berapa banyak yang dibutuhkan pemerintah untuk mengimplementasikannya.

Ini adalah momen pertama kalinya Malaysia mengupayakan dana GCF yang merupakan kebijakan yang diterapkan suatu negara untuk menangani dampak perubahan iklim.

Dana tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan 9,8 miliar ringgit ($2,33 miliar) untuk proyek-proyek mitigasi banjir seperti membangun penghalang air, daerah tangkapan air, dan memperdalam sungai yang menurut Zaini telah disisihkan oleh Malaysia.

“Adaptasi akan membutuhkan lebih banyak dana dibandingkan dengan mitigasi karena kita perlu merombak perencanaan kota kita, semua proyek infrastruktur mahal ini,” kata Ili Nadiah Dzulfakar, salah satu pendiri kelompok aktivis iklim Klima Action Malaysia.

Rancangan rencana adaptasi harus memeriksa interaksi banjir atau kekeringan pada ketahanan pangan dan hasil panen dan kebutuhan akan layanan kesehatan yang hemat energi dengan sistem komunikasi yang kuat, katanya.

Pada tahun 2018, Yeo Bee Yin, menteri lingkungan hidup Malaysia saat itu, mengusulkan apa yang disebut Undang-Undang Perubahan Iklim bersama dengan strategi adaptasi tetapi rencana formal tidak pernah diajukan ke parlemen dan kemajuannya tersendat di tengah gejolak politik pada tahun 2020.

Malaysia biasanya mengalami banjir di pantai timur yang terkena angin muson timur laut antara Oktober dan Maret. Namaun pihak berwenang tidak waspada dengan curah hujan yang luar biasa deras dan banjir bulan ini di daerah perkotaan berpenduduk padat di wilayah barat dan tengahnya, yang menurut beberapa ahli diperburuk oleh drainase yang buruk dan pembangunan yang berlebihan.