Katakini.com - Orkestrasi dan harmonisasi seluruh stakeholders dalam penanganan kanker di Indonesia sangat penting dilakukan. Hal tersebut, demi mewujudkan layanan kanker yang berkualitas. Sekaligus untuk menjawab tantangan besar dalam penanganan kanker di Indonesia.

Ketua Panitia Diskusi Nasional Yayasan Kanker Indonesia (YKI) yang juga selaku Ketua Bidang Organisasi YKI Jawa Tengah, dr. Awal Prasetyo, M.Kes, Sp.THT-KL, MARS mengungkapkan penderita kanker di Indonesia semakin meningkat. Serta makin tingginya kasus kanker stadium lanjut saat pertama kali terdiagnosis.

“Rendahnya upaya skrining dan deteksi dini pada pasien kanker menyebabkan tingginya angka mortalitas”, ungkap Awal Prasetyo dalam virtual media breafing “Orkestrasi Penanganan Kanker di Indonesia”, Kamis.

Selain itu, dokter Awal juga menambahkan, bahwa akses dan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker serta sebaran dokter ahli kanker di Indonesia masih belum merata. Animo berobat kaker keluar negeri pun masih tinggi.

Pada kesempatan yang sama, dr. Eko Adhi Pangarsa, Sp.PD-KHOM, Ketua YKI Koord. Jawa Tengah menjabarkan akses pelayanan kesehatan di Indonesia masih tertinggal di Asia.

“ Jumlah 1.18 tempat tidur per 1.000 penduduk dibandingkan negara lain sebanyak 3.3 tempat tidur per 1000 penduduk”, ujar dokter Eko dalam diskusi daring, Kamis.

“ Dari data yang ada terjadi pengeluaran dana sebesar 11,5 miliar USD ke luar negeri untuk pengobatan dan kanker merupakan alasan kedua WNI berobat ke luar negeri”, ujar dokter Eko menambahkan.

Karenanya, untuk mengatasi hal tersebut, dokter Eko menilai bahwa perlu kolaborasi banyak pihak. Mulai dari penemuan penderita, perbaikin sistim kerja di dalamnya, hingga tingkat perawatan paliatif. Selain itu, peran serta pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan.

Menurut dokter Eko, peran serta pemerintah pusat di antaranya diperlukan untuk membentuk regulasi-regulasi yang mengatur sistem kerja tata kerja organisasi penyelenggara layanan kesehatan kanker. Juga tatakerja dalam organisasi profesional pemberi layanan, serta untuk membentuk sebuah badan negara pengendalian kanker nasional sesuai rekomendasi WHO dengan program National Cancer Control.

“Selain itu perlu adanya pengembangan jejaring atau stratifikasi layanan kanker menuju terciptanya sistem jejaring kanker nasional yang optimal, komprehensif, dan cost effectiveness”, tambahnya.

Adapun peran serta pemerintah daerah, lanjut dokter Eko, ialah diperlukan untuk membuat kebijakan dan strategi pengendalian kanker, berupa pencegahan dan penanggulangan penyakit kanker melalui peningkatan upaya skrining dan deteksi dini dan penguatan fasilitas kesehatan yang mampu memberikan layanan kanker.

“Orkestasi semua stakeholder ini sangat penting, sehingga kita mampu menurunkan angka kejadian/fatalitas serta memperbaiki angka harapan hidup penderita kanker di negara kita”, pungkasnya.