Katakini.com - Proyek security sistem DPR yang menelan dana sekitar Rp56 Miliar terus mendapat sorotan masyarakat. Proyek tersebut dianggap tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kinerja DPR RI.

"Mestinya kinerja legislasi dulu yang diutamakan, bukan projek security sistem yang diprioritaskan. Ini terkesan justru orientasinya hanya proyek saja," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Dosen FISIP Universitas Al Azhar ini mendesak agar proyek-proyek DPR yang tidak menunjang kerja-kerja DPR sebaiknya dievaluasi saja. Apalagi APBN saat ini banyak dibiayai dari utang.

"Mesti ditinjau ulang proyek tersebut. Itu nanti bisa menjadi projek yang sia-sia dan tak bermanfaat," ujarnya lagi.

Lebih jauh kata Ujang, pembangunan proyek security sistem ini tidak serta merta membuat DPR menjadi parlemen modern.

"Karena itu, proyek tersebut seolah-olah hanya mengejar serapan anggaran saja, agar dananya bisa keluar," tegasnya.

Menurut Ujang, hal yang wajar kalau masyarakat mempertanyakan keberadaan proyek-proyek semacam ini. Karena DPR terlalu banyak mengurus anggaran yang tak berorientasi pada rakyat.

"Jadi wajar jika rakyat mencap DPR masih negatif. Mestinya berprestasi dulu baru gocek-gocek anggaran projek," imbuhnya.

Berdasarkan data website lpse DPR, proyek security system menggunakan dana APBN 2021. Dalam website LPSE DPR dijelaskan bahwa nilai proyek itu sebesar Rp58 miliar, kemudian dilakukan tender yang yang diikuti sekitar 17 perusahaan. Hasilnya, perusahaan swasta memenangkan dengan nilai Rp56 miliar.