Katakini.com,- Bertempat di Media Center, Lobby Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 27 Oktober 2021, Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR kembali menggelar ‘Diskusi Empat Pilar MPR’.

Diskusi dengan tema ‘Merawat Persatuan dan Menolak Politik Identitas Menjelang 2024’ ini menghadirkan pembicara, Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., anggota MPR dari Fraksi PAN, Drs. H. Guspardi Gaus, MSi., anggota MPR dari Fraksi PKS Dr. H Mardani Ali Sera, M. Eng,. Dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Dr. Ujang Komarudin.

Dalam diskusi yang digelar secara ‘daring’ dan ‘luring’, Jazilul Fawaid mengatakan tema yang diangkat kali ini sangat relevan karena menjelang Pemilu Presiden 2024.

Dikatakan partainya, PKB, akan mengawal Presiden Joko Widodo hingga tahun 2024. “Kita akan kawal Bapak Joko Widodo secara sukses hingga pada tahun 2024”, ujar Jazilul Fawaid. Dikatakan pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu melakukan regenerasi secara sukses.

Dirinya berharap pada Pemilu Presiden 2024 mampu terselenggara dengan semakin menguatnya persatuan di tengah masyarakat dan tak diharapkan munculnya politik identitas.

“PKB berusaha keras agar dalam pemilu ke depan tak terjadi politik identitas”, ujar pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu. Upaya untuk mencegah adanya politik identitas, ditekankan dan sangat penting menurut PKB adalah pasangan capres dan cawapres yang ada tidak hanya 2 pasangan.

“Pasangan yang maju minimal ada 3 pasangan”, ungkapnya.

Semakin banyaknya pasangan capres dan cawapres itulah yang dirasa menghilangkan politik identitas.

“Kalau pasangannya seperti kemarin, 2 pasangan, saya yakin politik identitas akan terjadi lagi”, paparnya.

Dalam negeri yang penuh dengan keberagaman ini, politik identitas yang dimunculkan  bisa agama, bisa pula etnis. Untuk itulah dalam pemilu yang akan datang, PKB akan mempersiapkan pemilu yang tak ada politik identitas dengan berkeinginan terbentuknya 3 poros pasangan capres dan cawapres.

Undang-undang yang terkait diharap bisa direvisi supaya bisa melonggarkan pengajuan pasangan capres dan cawapres bisa lebih banyak.

Diakui pendidikan politik bagi masyarakat bisa meredam adanya politik identitas namun bila pendidikan itu diserahkan kepada partai, hal demikian dirasa akan memberatkan,

“Kami tak sanggup bila biaya pendidikan politik dibebankan kepada partai”, ungkapnya. Sebab partai sebagai pilar persatuan diharapkan anggaran dari pemerintah kepada partai politik ditingkatkan sehingga pendidikan politik bisa terlaksana.

Bila pendidikan politik terselenggara, Jazilul Fawaid yakin politik identitas dan transaksional bisa diredam.

Mardani Ali Sera menyebut pendidikan dengan menginternalisasikan diskusi dan dialog yang kritis dianggap sebagai cara untuk meredam politik identitas. Dikatakan, jangankan di Indonesia, di Amerika Serikat di mana tingkat pendidikan sudah sangat tinggi namun politik identitas masih terjadi.

Meski demikian diakui bahwa dengan pendidikan yang merata dan tinggi, politik identitas akan tertolak.

Penyebab munculnya politik identitas menurut Mardani Ali Sera adalah adanya ketidakadilan. Untuk itu perlu pemimpin yang mampu mengejawantahkan keadilan bagi semua. Pemimpin harus bisa menjadi contoh bagaimana ia bisa melakukan politik anti identitas.

“Presiden dan elit politik harus mampu memberi contoh politik antiidentitas”, ujarnya.

Bagi Guspardi, perlu komitmen bersama untuk merawat persatuan. Untuk itu pemilu yang ada harus mampu menguatkan persatuan.

Ujang Komarudin, dalam paparannya mengakui ada kelompok yang menggorenggoreng politik identitas dengan cara membusukbusukan lawan politik. “Cara ini dikelola sehingga menjadi kekuatan perusak”, ungkapnya.

Diakui masyarakat kita adalah masyarakat yang ramah namun ketika pemilu tiba, ia bisa menjadi masyarkat yang beringas.