• News

Myanmar Lewatkan KTT ASEAN Sebagai Protes

Akhyar Zein | Selasa, 26/10/2021 20:20 WIB
Myanmar Lewatkan KTT ASEAN Sebagai Protes PM Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan pada KTT ASEAN 26 Oktober 2021, krisis Myanmar adalah ujian ASEAN untuk menyelesaikan masalah regionalnya sendiri, berharap Myanmar percaya pada ASEAN dan mengizinkan Erywan bertemu semua pihak sebagai langkah awal yang penting dalam menyelesaikan krisis, kata juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana. (foto: Brunei ASEAN Summit via AP)

Katakini.com,- Para pemimpin Asia Tenggara memulai KTT tahunan mereka tanpa Myanmar pada hari Selasa di tengah kebuntuan diplomatik atas pengecualian pemimpin negara yang diperintah militer dari pertemuan kelompok itu.

Myanmar melewatkan KTT itu sebagai protes setelah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara melarang jenderal puncaknya menghadiri pertemuan-pertemuannya.

Penolakan ASEAN untuk mengizinkan Jenderal Senior Min Aung Hlaing mewakili Myanmar di KTT itu merupakan teguran paling keras terhadap penguasa militer negara itu sejak mereka menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari.

Brunei, yang tahun ini menjadi ketua blok 10-anggota, mengundang diplomat veteran Myanmar, Chan Aye, sebagai perwakilan “non-politik”, tetapi dia tidak menghadiri pertemuan itu, kata Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada wartawan di Jakarta.

Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo mengatakan kepada KTT bahwa penurunan partisipasi Myanmar yang belum pernah terjadi sebelumnya “adalah keputusan yang sulit tetapi harus dilakukan.”

Terlepas dari prinsip dasar ASEAN untuk tidak mencampuri urusan anggota lain dan keputusan berdasarkan konsensus, Widodo mengatakan “juga berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip lain dalam piagam ASEAN seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan konstitusional,” Marsudi dikatakan.

“Sebagai sebuah keluarga, uluran tangan ASEAN tetap harus ditawarkan kepada Myanmar… Indonesia secara konsisten berharap agar demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar,” ujarnya mengutip ucapan Widodo.

Pengambilalihan militer Myanmar memicu protes luas dan tindakan keras oleh pihak berwenang. Pasukan keamanan diperkirakan telah membunuh hampir 1.200 warga sipil, meskipun pemerintah mengklaim jumlah korban tewas lebih rendah.

Ketidakhadiran Myanmar di KTT itu menyusul penolakan para pemimpin militernya untuk mengizinkan utusan khusus ASEAN, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, untuk bertemu dengan Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya yang ditahan.

Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengatakan pada pertemuan puncak itu bahwa krisis Myanmar adalah ujian kemampuan ASEAN untuk menyelesaikan masalah regionalnya sendiri, kata juru bicara pemerintah Thailand Thanakorn Wangboonkongchana.

Prayut menyatakan harapannya bahwa Myanmar akan mempercayai ASEAN dan mengizinkan Erywan untuk bertemu dengan semua pihak terkait sebagai langkah awal yang penting dalam menyelesaikan krisis, kata Thanakorn.

Pembicaraan tiga hari, yang diadakan melalui video karena kekhawatiran virus corona, akan diikuti oleh para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin China dan Rusia. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak 2017 seorang presiden AS menghadiri KTT ASEAN. Pertemuan itu diharapkan menyoroti krisis Myanmar yang memburuk serta masalah keamanan dan ekonomi regional lainnya.

Sementara ASEAN mengambil langkah besar dengan mengeluarkan Min Aung Hlaing dari KTT, sekelompok anggota parlemen yang bekerja untuk meningkatkan hak-hak di kawasan itu, Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, mendesak blok itu pada hari Selasa untuk terlibat dengan oposisi Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar. NUG memandang dirinya sebagai pemerintah bayangan dan telah berusaha untuk menghadiri KTT ASEAN.

"ASEAN harus menghentikan mengundang perwakilan junta lainnya ke semua pertemuan resmi ASEAN sampai kekerasan berakhir, semua tahanan politik dibebaskan, dan keinginan rakyat untuk demokrasi yang matang telah didengar," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Pada hari Senin, seorang pejabat senior AS mengadakan pertemuan virtual dengan dua perwakilan NUG. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan “menggarisbawahi dukungan berkelanjutan AS untuk gerakan pro-demokrasi” dan menyatakan keprihatinan atas kekerasan militer.

Sullivan mengatakan Washington akan terus mengupayakan pembebasan semua orang yang “ditahan secara tidak adil”, termasuk aktivis pro-demokrasi terkemuka Ko Jimmy, yang ditangkap dalam penggerebekan hari Sabtu.(voaindonesia)

FOLLOW US