katakini.com - Israel mengumumkan rencana untuk membangun lebih banyak tempat tinggal bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki. Pengumuman tersebut, menuai kecaman langsung dari Palestina, aktivis perdamaian dan tetangga Yordania.

Pengumuman pada Minggu dari Kementerian Konstruksi dan Perumahan di pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan tender telah diterbitkan untuk 1.355 rumah di Tepi Barat, yang direbut oleh Israel selama Perang Enam Hari 1967.

Rumah-rumah baru itu menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal yang menurut sumber pertahanan pada Agustus akan diizinkan untuk pemukim Tepi Barat.

Menteri Perumahan Zeev Elkin, seorang anggota partai sayap kanan New Hope, mengatakan dalam sebuah pernyataan memperkuat kehadiran Yahudi (di Tepi Barat) sangat penting untuk visi Zionis.

Perdana Menteri Palestina, Mohammed Shtayyeh, berbicara pada pertemuan kabinet mingguan, meminta negara-negara lain, terutama Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi Israel atas agresi yang ditimbulkan oleh pembangunan pemukiman bagi rakyat Palestina.

Otoritas Palestina (PA) akan sangat memperhatikan tanggapan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden, yang mengatakan menentang pembangunan pemukiman Israel sepihak sebagai hambatan bagi solusi dua negara untuk konflik tersebut.

Pada Jumat, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan AS prihatin tentang rencana perumahan. Dia meminta Israel dan Palestina menahan diri dari langkah-langkah sepihak yang memperburuk ketegangan dan melemahkan upay memajukan solusi dua negara yang dinegosiasikan.

Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, di tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Juru bicara kementerian luar negeri Yordania Haitham Abu al-Ful mengecam pembangunan pemukiman dan penyitaan umum tanah Palestina sebagai tidak sah.

Kelompok anti-pendudukan Peace Now mengatakan pengumuman Minggu membuktikan, koalisi ideologis Bennett yang beragam, yang menggantikan pemerintah pro-pemukiman mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada bulan Juni, bukanlah pemerintah perubahan.

"Pemerintah ini jelas melanjutkan kebijakan aneksasi de facto Netanyahu," kata Peace Now, menyerukan mitra pemerintahan sayap kiri Bennett, Partai Buruh dan Meretz, untuk bangun dan menuntut pembangunan liar di permukiman segera dihentikan.

 

Bennett, mantan kepala kelompok lobi pemukim, menentang kenegaraan Palestina. Dia telah mengesampingkan pembicaraan damai formal dengan PA selama masa jabatannya, mengatakan dia lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi.

Tak lama setelah pengumuman pemukiman, kementerian pertahanan mengatakan pihaknya mengeluarkan 9.000 izin tambahan bagi warga Palestina di Tepi Barat untuk bekerja di industri konstruksi Israel. Selain itu, tujuannya adalah menambahkan 6.000 izin lagi segera.

Sekitar 120.000 warga Palestina saat ini memiliki izin untuk bekerja baik di Israel atau di pemukiman, umumnya mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi daripada pekerjaan setara yang akan dibayarkan di Tepi Barat yang diduduki.

Rumah pemukiman baru akan dibangun di tujuh pemukiman, menurut pernyataan dari kementerian perumahan. Ekspansi pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dianeksasi terus berlanjut di bawah setiap pemerintahan Israel sejak 1967.

Namun, konstruksi dipercepat dalam beberapa tahun terakhir di bawah Netanyahu, dengan ledakan signifikan selama pemerintahan AS mantan Presiden Donald Trump, yang dituduh oleh warga Palestina sebagai bias pro-Israel yang mengerikan.