Katakini.com - Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Hengki Angkasawan menyampaikan bahwa sudah selayaknya penetapan alur pelayaran di Pelabuhan Merauke segera dilaksanakan untuk mempermudah para pengguna alur-pelayaran dalam bermanuver untuk melakukan olah gerak di Pelabuhan Merauke.

"Pelabuhan Merauke adalah salah satu Pelabuhan Hub di Selatan Papua yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Provinsi Papua," kata Hengki melalui keterangan tertulis yang diterima katakini.com di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Hengki mengatakan, kondisi Pelabuhan Merauke yang berada di Sungai Maro, dekat dengan muara, cukup menyulitkan bagi kapal untuk berlabuh. Hal ini disebabkan karena pada lokasi tersebut arusnya sangat kuat pada saat pasang surut laut.

“Pasang surut di perairan Merauke bahkan bisa mencapai 5-6 Meter,” tukas Hengki.

Hengki menambahkan, penataan dan penetapan alur pelabuhan ini memang sudah menjadi kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Selain mempunyai kewajiban untuk menetapkan alur-pelayaran, Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk menetapkan sistem rute, menetapkan tata cara berlalu lintas, dan menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.

Hasil survey yang telah dilakukan oleh Distrik Navigasi Kelas III Merauke antara lain menunjukkan, bahwa rencana kapal terbesar menurut RIP adalah kapal dengan ukuran 10.819 DWT/10.165 GT dengan panjang maksimum kapal (LoA) 136 m, lebar 22 m dan draft 6 m.

Sedangkan data teknis rencana alur pelayaran berdasarkan hasil survey memiliki panjang ± 10,26 NM (19.000 m) dan Lebar 228 M, kedalaman bervariasi dari -1 m LWS hingga -8 m LWS, dan kedalaman perairan di depan dermaga berkisar -6 m LWS hingga -8 LWS.

Berdasarkan hasil survey dan pasang surut, maka ukuran kapal terbesar dengan draft maksimal 6 m dapat masuk ke Alur Pelayaran dan sandar di dermaga Pelabuhan Merauke pada saat pasang tertinggi.

Adapun sistem rute yang ditetapkan di Alur Pelayaran Merauke adalah Rute Dua Arah (Two Way Routes) dengan jumlah kebutuhan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak tujuh unit.