• Kabar Pertanian

Pengambilalihan BKP Kementan ke Bapanas Dinilai Kurang Efektik dan Ruwet

Asrul | Minggu, 17/10/2021 09:07 WIB
Pengambilalihan BKP Kementan ke Bapanas Dinilai Kurang Efektik dan Ruwet Panen padi di Kabupaten Bojonegoro

Katakini.com - Pengambilalihan Badan Ketahanan Pangan (BKP), Kementerian Pertanian (Kementan) ke Badan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai kuran efektif, makin ruwet dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar Kementerian dibawah kordinasi Kemenko Perekonomian. 

"Harusnya BKP Kementan sudah mencukupi, tidak perlu lagi dibuat Bapanas," kata Akademisi Universitas Indonesia (UI), Riyanto dalam keteranganya yang diterima, Minggu (17/10).

Menurut Riyanto, pembentukan Bapanas juga dinilai akan membebani birokrasi yang selama ini terbangun secara baik di lingkup kerja Kementan. Dia bahkan menilai ada keraguan yang cukup besar, dimana dalam pelaksanaanya nanti pasti menimbulkan keruwetan.

"Sekali lagi tidak perlu dibuat Bapanas karena akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan, membebani birokrasi dan saya rasa akan makin ruwet," katanya.

Presiden Jokowi resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Bapanas yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (BPN).

Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, mengatakan, Bapanas harus bisa mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, stabilisasi harga pangan strategis dan menjamin stok pangan nasional.

"Saya mengapresiasi langkah Presiden untuk melakukan upaya pendirian Bapanas sesuai amanat Undang-Undang. Karena Bapanas sangat penting. Pertama, untuk stabilisasi harga karena kita butuh stabilitas harga yang baik," kata Arif, Bogor, Sabtu (16/10).

Bapanas perlu untuk mewujudkan pertanian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan petani. Beberapa komoditas pangan selalu mengalami fluktuasi, maka dengan koordinasi oleh BPN, stabilisasi bisa lebih baik. Sebab unsur produksi dan market bisa dikoordinasikan dengan data yang lebih akurat.

"Kemudian kedua Bapanas tetap harus berpihak kepada upaya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian karena merupakan spirit UU pangan. BPN harus penuh spirit mewujudkan kedaulatan pangan yang berpihak petani, secara sistematis  mewujudkan kedaulatan pangan," kata Arif.

Ketiga, sambung Arif, Bapanas perlu dipikirkan cadangan pangan. Perlu ada desain besar,yakni cadangan pangan dengan jumlah yang besar. "Pangan hal yang sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional, dengan tiga hal tersebut mudah-mudahan BPN bisa berjalan baik," jelasnya.

Rektor IPB ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas data karena pengambilan keputusan bersumber data akurat. Bapanas harus bisa koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Koordinasi dengan BPS (Badan Pusat Statistik, Red) dan Kementerian untuk bisa mengambil keputusan penting berbasis data akurat supaya keputusan bisa berkualitas," tandasnya.

FOLLOW US