Katakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini, Kamis (14/10/2021) secara resmi menggabungkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pelabuhan. Seremoni penggabungan dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berbarengan dengan kunjungan kerja Presiden di provinsi tersebut.

Payung hukum penggabungan tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan IV (Persero) ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PP ini ditandatangani Presiden pada 1 Oktober 2021.

Adapun BUMN pelabuhan Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia, sebelumnya terdiri atas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV.

Ketiga BUMN sektor pelabuhan itu melebur ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II sebagai surviving entity.

Sebelumnya, kebijakan penggabungan itu disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Alhamdulillah, penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," ujar Erick Tdalam keterangannya, Jumat (1/10/2021).

Penggabungan Pelindo dilakukan untuk memperkuat industri kepelabuhanan nasional. Selain itu, untuk  meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta mendongkrak kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan.

"Penggabungan akan dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia," ujar Erick.