katakini.com--PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Digital Indonesia dalam memanfaatkan layananan perbankan Bank NTT melalui layanan platform digital Pemerintah Provinsi NTT.

Penandatanganan MoU ini oleh Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho bersama Dirut PT Digital Indonesia, Putra Negara Suryadi disaksikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dan Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian di Sulamada Resort, Labuan Bajo, Jumat, (8/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan kerjasama ini menjadi fondasi bagi Provinsi NTT dalam menatap masa depan dengan tidak lagi menjadi bagian dari sejarah membuat provinsi ini menjadi miskin.

"Akan tetapi kita bangga, saat tidak menjabat lagi, kita akan melihat bahwa kita meletakan dasar pembangunan menatap masa depan, dengan kebanggaan yang luar biasa," kata Viktor Laiskodat.

Orang nomor satu di NTT ini berharap agar melalui pinjaman daerah, infrastruktur dapat dibangun sehingga perekonomian daerah dapat bergerak ke arah yang lebih baik.

"Dengan ditanda tanganinya kesepakatan para bupati untuk melakukan pinjaman daerah maka dapat dipastikan bahwa seluruh infrastruktur yang dulu pembangunannya menjadi kendala saat ini akan dibangun dengan baik. Stimulus ekonomi dengan terbangunnya infrastruktur tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih baik," tandas Viktor.

Ia menitip pesan kepada Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian agar aturan mengenai pinjaman oleh daerah dapat direvisi karena sudah ketinggalan jaman.

Pihaknya sudah mengusulkan lewat Menteri Keuangan RI dan juga akan disampaikan kepada Mendagri RI bahwa ada hal yang menarik.

"Tapi selama ini tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu aset tanah pemda baik pemkab maupun pemprov harus bekerja sama dengan pihak ketiga. Lalu pihak ketiga tersebut melakukan pinjaman ke bank untuk membangun kepentingan perusahaannya,` jelasnya.

Sayangnya setelah itu pemerintah daerah sendiri tidak boleh meminjam di bank secara langsung dengan menjaminkan asetnya tersebut. Hal ini merupakan aturan yang memberatkan atau sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

"Lewat ibu direktur, kami menitipkan agar aturan tersebut direvisi kembali sehingga ke depan pemerintah daerah lewat BUMD-nya mampu bekerja sama dengan seluruh aset-aset pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah agar BUMD ikut berperan dalam pembangunan-pembangunan daerah di mana pun itu berada," jelas Viktor.

Secara khusus, Viktor Laiskodat menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran karena terus mendampingi dan memberikan pemahaman kepada NTT mengenai pinjaman daerah.

"Kami berterima kasih karna Kementerian Dalam Negeri yang telah mendukung NTT melalui pinjaman-pinjaman daerah. Karena lewat pinjaman daerah ini sekitar 900 kilometer (Km) jalan provinsi telah dapat dikerjakan," katanya.

"Saya juga berterima kasih kepada Mendagri dan Menteri Keuangan beserta seluruh jajarannya yang terus mendampingi kami untuk memberikan pemahaman kepada NTT supaya berpikir lebih maju," sambungnya.

Ia pun memberi apresiasi dan terima kasih kepada Bank NTT karena dinilai telah bekerja dengan luar biasa sehingga Bank NTT mendapat predikat Bank dengan Kesehatan Tingkat Dua yang belum pernah diraih oleh Bank NTT selama ini.

"Saya berterima kasih kepada Bank NTT yang telah bekerja dengan luar biasa. Karena sudah sejak berdirinya Bank NTT belum pernah menyandang predikat Bank dengan kesehatan tingkat dua. Yang artinya, bank ini dikerjakan dengan profesional yang baik, jika hal tersebut terus dipertahankan maka tahun 2023 Bank NTT dapat menjadi Bank Devisa," tandasnya.

Menurut Viktor, apabila Bank NTT dapat menjadi Bank Devisa terpenuhi maka tahun 2025 Bank NTT dapat Go Publik yang artinya bahwa Bank NTT dipercaya oleh publik.

"Pekerjaan-pekerjaan dengan pinjaman daerah lewat pinjaman BPD adalah salah satu cara untuk membangun daerah ini dan membangun bank ini menjadi bank yang kuat dan solid sehingga ke depan dapat menjadi bank publik," imbuhnya.

Sementara Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Marisi Parulian menyampaikan bahwa pinjaman daerah berguna untuk membiayai program-program prioritas demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta untuk peninggkatan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar untuk membiayai program-program prioritas antara lain melalui pinjaman daerah," jelas Marisi.