JAKARTA -Pembangunan security sistem DPR yang menelan anggaran sekitar Rp56 miliar dinilai hanya berorientasi proyek semata. Tujuannya diduga bukan untuk membangun parlemen modern.

"Padahal, kita akan memiliki Ibu Kota Negara di Kalimantan, harusnya proyek security sistem itu terkoneksi ke sana," kata Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna di Jakarta, kemarin.

Dosen Teknik Universitas Trisakti ini menyayangkan DPR tidak transparan dalam pembangunan security sistem ini. Padahal menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

"Harus dijelaskan ke publik, sampai sejauhmana teknologi security sistem ini mampu menunjang kinerja dan tingkat produktifitas DPR," katanya.

Yayat mengaku mendengar sudah ada jadwal pemindahan ASN dan TNI-Polri yang akan pindah secara bertahap ke IKN. Makanya harus diperjelas security sistem yang dibangun DPR ini untuk berapa lama penggunaannya.

"Kalau misalnya berlaku 10 tahun yang harus ditetapkan lewat aturan. Lalu, kapan sistem keamanan ini diresmikan. Jadi harus jelas semuanya," ujarnya.

Saat terjadi pemindahan IKN, lanjut Yayat lagi, maka berbagai kegiatan di gedung DPR ini berkurang.

"Pertanyaannya, apakah security sistem di sini bisa dipindahkan ke lokasi parlemen di IKN? ataukah harus membuat security sistem yang baru. Inilah yang menjadi persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR  Neng Eem Marhamah mengakui DPR merupakan lembaga vital yang perlu dilindungi dengan security sistem.

Namun soal nilai proyek security sistem DPR yang memakan anggaran sekitar Rp56 Miliar, Politisi PKB ini mengaku tidak mengetahui secara detail. "Masalahnya, kalau sudah dianggarkan ya.. mesti dilaksanakan," katanya.

Seperti diketahui dalam website lpse dpr, terungkap DPR sedang membangun security sistem dengan nilai cukup fantastis, yakni Rp58 miliar.

Proyek ini sudah ditenderkan dan menggunakan dana APBN 2021. Dalam proses tender tersebut diikuti sekitar 17 perusahaan dan dimenangkan perusahaan swasta dengan nilai Rp56 Miliar.