Teheran, katakini.com - Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian meminta Amerika Serikat (AS) untuk membuka US$10 miliar aset Teheran yang dibekukan untuk membuka jalan bagi kembalinya kesepakatan nuklir dengan negara-negara besar.

"Jika Amerika memiliki niat yang benar, biarkan mereka melepaskan beberapa aset kami, misalnya US$10 miliar yang dibekukan di bank asing," kata Amir-Abdollahian dalam sebuah wawancara dengan siaran televisi pemerintah Sabtu malam, dikutip dari AFP.

"Tetapi Amerika tidak siap untuk membuka kuncinya bagi kami untuk diyakinkan bahwa mereka telah memperhitungkan kepentingan rakyat Iran setidaknya sekali ini selama beberapa dekade terakhir," katanya.

Amir-Abdollahian juga memperingatkan bahwa Teheran akan menuntut Korea Selatan jika terus menolak untuk membayar utang hampir US$8 miliar untuk pembelian minyak Iran.

Dana Iran dibekukan di bank-bank Korea Selatan.

"Tekanan AS (di Seoul) adalah fakta tetapi kami tidak dapat melanjutkan ...menutup mata terhadap pertanyaan ini," katanya, menambahkan pemerintah akan mengizinkan bank sentral untuk mengambil tindakan hukum terhadap dua bank Korea Selatan yang memegang dana tersebut.

Amir-Abdollahian mengatakan telah membahas masalah ini pada Kamis selama percakapan telepon dengan rekannya dari Korea Selatan Chung Eui-yong dan memintanya untuk mengizinkan Iran mengakses asetnya sesegera mungkin.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Kamis memperbarui peringatan bahwa waktu hampir habis bagi Iran untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan kekuatan dunia.

"Bola tetap di lapangan mereka, tapi tidak lama," kata Blinken kepada wartawan. "Ada landasan pacu terbatas di sana, dan landasannya semakin pendek."

Mantan presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi - di mana bank asing juga membekukan dana Iran - yang ingin dihapus Teheran sebelum membalikkan serangkaian langkah yang diambil untuk memprotes kampanye tekanan.

Pemerintahan Biden telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung di Wina dengan Iran untuk kembali ke kepatuhan.

Iran meminta jeda dalam pembicaraan pada Juni karena transisi politik ketika Ebrahim Raisi yang ultrakonservatif mengambil alih sebagai presiden.

Pihak-pihak dalam kesepakatan 2015 dengan Iran melihatnya sebagai cara terbaik untuk menghentikan republik Islam dari membangun bom nuklir, tujuan yang selalu dibantah Teheran.